Menu Tutup

BAB I

PENDAHULUAN

 1.Latar Belakang

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja sangat penting dan strategis oleh karena memiliki karakteristik sebagaimana berikut :

  • Sebagai laporan, Laporan Kinerja adalah suatu media yang berisi data dan informasi tentang kinerja instansi pemerintah dalam waktu setahun.
  • Sebagai laporan akuntabilitas, Laporan Kinerja merupakan wujud tertulis pertanggung-jawaban suatu organisasi instansi kepada pemberi delegasi wewenang dan mandat.
  • Laporan Kinerja berisi tentang kinerja instansi, yaitu gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan strategis dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi instansi pemerintah.
  • Laporan Kinerja merupakan salah satu fase penting dalam siklus manajemen di instansi pemerintah. Dalam manajemen modern pelaporan merupakan unsur terakhir dari manajemen yang dijadikan alat untuk evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dan bahan perencanaan kegiatan berikutnya guna perbaikan dalam pencapaian tujuan.
  • Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan dilatarbelakangi hal-hal tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional.

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Penyelenggaraannya didasarkan pada perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin.

Pelaksanaannya dilakukan melalui peningkatan: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektor.

Upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal memerlukan pengembangan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yaitu memelihara dan membangun sarana pelayanan kesehatan seperti, Puskesmas, Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang memenuhi syarat medis teknis dan merata ke seluruh pelosok wilayah.

Salah satu strategi Kementrian Kesehatan RI adalah meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan serta berbasis bukti dengan mengutamakan pada upaya promotif dan preventif.  Untuk itu diperlukan data kesehatan baik yang berbasis fasilitas maupun komunitas yang dikumpulkan dan dianalisis secara berkesinambungan. Demi terjadinya perbaikan perlu dilakukan perencanaan yang baik dan sesuai sasaran yang dilanjutkan dengan pelaksanaan dengan baik. Analisis terhadap pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalahan/ kegagalan yang terulang dan demi terjadinya peningkatan kinerja. Sebagai evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap kinerja Dinas Kesehatan selama tahun anggaran 2017 disusun Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

  1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

            Pada tahun 2017 terjadi perubahan susunan organisasi dan tata kerja dilingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu  Nomor 12 Tahun 2017  tentang tugas, fungsi, uraian tugas dan tata kerja unsur-unsur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

  1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu unsur pelaksana urusan daerah di bidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang dimiliki berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

  1. Tugas Pokok

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan.

  1. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah  Bumbu menyelenggarakan fungsi :

  • perumusan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
  • pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesehatan;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
  • pelaksanaan administrasi Dinas;
  • kordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  • pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. Struktur Organisasi

            Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas dibentuklah struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

  1. a) Kepala dinas
  2. b) Sekretaris dinas, terdiri dari:

     (1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

     (2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

     (3). Sub Bagian Informasi dan Pelaporan

  1. c) Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:

     (1). Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

     (2). Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

     (3). Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

  1. d) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari:

     (1). Seksi Surveilans dan Imunisasi

     (2). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

     (3). Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

  1. e) Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:

     (1). Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

     (2). Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

     (3). Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

f). Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:

     (1). Seksi Kefarmasian

     (2). Seksi Alat Kesehatan

     (3). Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

  1. g) Kelompok jabatan fungsional.
  2. h) Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari:

    (1). Gudang Farmasi Kabupaten

    (2). Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

  • merumuskan kebijakan di bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  • menetapkan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian dan sumber daya kesehatan;
  • melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan masyarakat;
  • melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
  • melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang pelayanan kesehatan;
  • melaksanakan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasandan pengaturan serta penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya kesehatan;
  • mengendalikan pengelolaan kegiatan ketatausahaan;
  • mengoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis;
  • mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
  • melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
  • melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupatisesuai bidang tugas.
  1. Analisis Aspek Strategis

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, aspek-aspek tersebut antara lain :

  1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan beserta UPTD 14 Puskesmas dan Gudang Farmasi pada Tahun 2017 sebanyak  1.160 orang, yang terdiri dari  tenaga kesehatan dan non kesehatan baik yang ditempatkan pada UPTD maupun desa/kelurahan di wilayah kerja masing-masing Puskesmas, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Keadaan Tenaga Berdasarkan Jumlah dan Jenis Pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017

No. Jenis Pegawai Jumlah
1. PNS/CPNS 615
2. PTT Daerah 72
3. PTT Pusat 2
4. PTT Provinsi 59
5. Tenaga Kontrak 410
6. Nusantara Sehat 2
  Jumlah 1.160

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017

  1. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Tabel 1.2 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

No. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum Jumlah
1. Rumah Sakit Umum Daerah 1
2. Rumah Sakit Swasta 2
3. Klinik 32
4. Puskesmas Perawatan 6
5. Puskesmas Non Perawatan 8
6. Puskesmas Pembantu 10
7. Poskesdes 128
8. Apotek 34
9. Toko Obat 56
10. Posyandu 196
11. Posyandu Lansia 125
12. Posbindu PTM 136
13. Pos UKK 16
14. Desa Siaga Aktif 136
15. Posmaldes 2
16. UKS 31

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017

Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa sarana kesehatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu cukup banyak dan merata di seluruh kecamatan terutama sarana pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat yaitu Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu.

  1. Aspek Pembiayaan Kesehatan

Tabel 1.3. Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

No. Jenis Pembiayaan Anggaran
1. APBD  
  a.     Belanja Tidak Langsung Rp. 45.978.511.434,00
  b.     Belanja Langsung Rp. 117.712.009.032,00
2. APBN  
  a.     Dasar Rp. 2.000.000.000,00
  b.     Farmasi Rp. 5.455.850.000,00
  c.      Jampersal Rp. 4.012.488.940,00
  d.     Akreditasi Rp. 644.530.000,00
  e.     BOK Rp. 7.437.330.000,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017

  1. Aspek Permasalahan kesehatan

Sejak Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk 14 tahun yang lalu, perkembangan dunia kesehatan di Indonesia semakin membaik. Hal tersebut terbukti dari banyaknya inovasi bidang kesehatan yang diciptakan, untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Seperti pemberian jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), pemberian Kartu KASPIN (Kartu Sehat dan Pintar), dan sebagainya.

Namun meski perkembangannya cukup pesat, Kabupaten Tanah Bumbu masih dilanda beberapa masalah kesehatan. Masalah-masalah ini masih menjadi beban dan tantangan utama di dunia kesehatan Indonesia. Berikut beberapa masalah dan tantangan bidang kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu :

  1. Kematian Ibu Akibat Melahirkan

Saat ini, angka kematian ibu ketika melahirkan sudah mengalami penurunan. Namun, jumlahnya tetap masih jauh dari target yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat, dan faktor-faktor lainnya.

Menurut data, penyebab utama kematian ibu adalah hipertensi kehamilan dan perdarahan postpartum. Selain itu, kondisi yang sering kali menyebabkan kematian ibu adalah penanganan komplikasi, anemia, diabetes, malaria, dan umur yang terlalu muda.

  1. Kematian Bayi, Balita dan Remaja

Penyebab kematian utama pada bayi dan balita adalah Intra Uterine Fetal Death (IUFD) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan untuk balita, penyebab kematian utama yang dialami adalah pneumonia dan diare.

Artinya, faktor lingkungan serta kondisi ibu sebelum dan selama kehamilan sangat memengaruhi kondisi bayi. Maka dari itu, untuk menangani tantangan ini pemerintah akan menciptakan langkah-langkah persiapan untuk calon ibu, agar mereka benar-benar siap menghadapi kehamilan dan persalinan.

Untuk remaja, penyebab kematian utama di samping kecelakaan transportasi adalah DBD dan tuberkulosis. Umumnya ini disebabkan karena penggunaan tembakau atau rokok.

  1. Permasalahan Gizi Buruk

Saat ini, ternyata masalah gizi di Indonesia masih sangat kompleks. Tidak hanya masalah kekurangan gizi, masalah kelebihan gizi juga menjadi persoalan yang harus ditangani dengan serius. Kondisi stunting (pendek) sendiri disebabkan oleh kemiskinan dan pola asuh yang tidak tepat, sehingga mengakibatkan kemampuan kognitif tidak berkembang secara maksimal, mudah sakit, maupun berdaya saing rendah.

Masalah ini paling fatal menyerang anak-anak, karena gangguan pertumbuhan yang serius ini bisa merusak masa depan mereka. Apalagi, jika stunting terjadi lewat dari 1000 hari, dampak buruknya bisa sangat sulit diobati.

  1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dari berbagai aspek seperti kurangnya kesadaran dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang masih sangat rendah serta masih rendahnya kesadaran untuk mengakses kepelayanan kesehatan.
  2. Dana yang diberikan pemerintah daerah sangat terikat pada pagu anggaran yang ditetapkan bukan berdasarkan usulan dana dari dinas kesehatan, dan pendanaan masih belum berpihak 100 persen dari APBD untuk sektor kesehatan.
  3. Besarnya biaya untuk pembangunan sektor kesehatan kurang disadari dan diketahui oleh pihak atau orang luar kesehatan. “Mindset” pembiayaan sektor kesehatan masih banyak diarahkan kepembiayaan Kuratif dan Rehabilitatif belum berbasis pembiayaan kearah upaya promotif dan preventif.
  4. Masalah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang masih perlu untuk peningkatan baik Kuantitas, Kualitas dan Pemerataan Distribusi Ketenagaan yang berdasarkan Kompetensi untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pembangunan di sektor Kesehatan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan bidang kesehatan tersebut, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat menentukan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijabarkan sebagai berikut :


Tabel 1.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANAH BUMBU

TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA FORMULASI / PENJELASAN SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kabupaten tanah bumbu, melalui layanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga  dan kesehatan ibu dan anak 1.    Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Jumlah kematian ibu oleh sebab kehamilan/ melahirkan/ nifas (sampai 42 hr post partum) dalam kurun waktu tertentu dibagi kelahiran hidup Puskesmas Dinas Kesehatan
2.    Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup Jumlah kematian bayi < 1 tahun di bagi jumlah kelahiran hidup dikali 1000 Puskesmas
Meningkatnya status gizi masyarakat 3.    Prevalensi / Persentase Balita Gizi Buruk  Jumlah balita gaji buruk dibagi Jumlah balita dikali seratus Puskesmas


  1. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memaparkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu selama Tahun 2017. Capaian kinerja (performance results) 2017 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja (performance agreement) 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan instansi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 adalah sebagai berikut ini :

Bab I – Pendahuluan, Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta permasalahan utama yang sedang dihadapi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang ikhtisar/ringkasan perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja,

  1. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

  1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
  2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
  3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
  4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
  5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
  6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
  7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
  1. Realisasi Anggaran

       Menguraikan simpulan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen parjanjian kinerja.

Bab IV – Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

 

Kinerja ataupun performance dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (key performance indicators) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi. Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (input) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (output, outcomes dan benefit). Rencana kinerja merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Uraian Target
1 2 3 4
1 Meningkatnya mutu dan pemerataan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan 1 Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000) 0.22
2 Rasio Posyandu Persatuan Satuan Balita (per 1000) 4.99
3 Persentase  Strata Desa Siaga aktif Mandiri & Purnama (%) 32.09
4 Persentase Posyandu Mandiri & Purnama (%) 47.64
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga  dan kesehatan ibu dan anak 5 Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 100
6 Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K 100
7 Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali 64
8 Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup 101
9 Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup 7
10 Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup 9.7
11 Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup 10.5
12 Persentase KB aktif 100
13 Menurunnya angka  kesakitan malaria (API) /1000 penduduk 0.60
14 Menurunnya kesakitan filaria (MF Rate)

< 1%

<1
15 Insiden Rate DBD/100.000 penduduk 60.11
16 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 80
17 Keberhasilan pengobatan TB BTA + (Sukses Rate) 84
18 Persentase kaus HIV yg diobati 35
19 Persentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS 100
20 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 21.43
21 Persentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah 10.13
22 Persentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM 20.13
23 Persentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara 15
24 Persentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap 88
25 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 86
26 Persentase persalinan difasiltas kesehatan 60
27 Persentase desa yang memiliki posyandu lansia 65
3 Meningkatnya status gizi masyarakat 28 Persentase D/S Balita 57
29 Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100
30 Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif 48.24
31 Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium 94
32 Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi) 75
33 Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet 68
34 Persentase ibu nifas mendapatkan vit A 69
35 Persentase bayi baru lahir mendapat IMD 25
36 Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 2.50
37 Persentase balita yang mempunyai buku KIA 78.0
38 Persentase balita ditimbang naik BB nya 84.0
39 Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya 6.80
40 Persentase balita 2T 0.95
41 Persentase balita BGM 0.95
42 Persentase ibu hamil anemia 35
43 Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) 74.5
44 Persentase bumil KEK 6.0
3 Meningkatnya pelayanan kesehatan remaja 45 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 42.86

 

4 Meningkatnya promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya kesehatan 46 Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I 85.7
47 Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X 57.1
48 Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan 12.15
49 Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga 51.16
5 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pemukiman 50 Persentase desa yang melakukan STBM 27
51 Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi             syarat kesehatan 55
52 Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan 17
53 Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar Kesehatan 30
54 Persentase Presentase daerah potensial yg melakas strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim 13
55 Persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 30
56 Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas 100
57 Persentase Sarana  Air bersih yang dilakukan pengawasan 59
58 Persentase Sarana  Air minum dan  yang dilakukan pengawasan 27
6 Terlayaninya masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan secara menyeluruh 59 Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100
7 Pengawasan keamanan  terhadap kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi alat kesehatan dan Makanan 60 Persentase Apotek dan Toko Obat yang memiliki registrasi 75.58
61 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi 47.06

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017

  1. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Program-program kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  3. Program peningkatan disiplin aparatur
  4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  7. Program Pengawasan Obat dan Makanan
  8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
  11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
  13. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
  14. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya
  15. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru‑paru/rumah sakit mata
  16. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
  17. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
  18. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
  19. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi/unit kerja/satuan kerja.

Penetapan kinerja bertujuan untuk :

  1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
  2. Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya.
  3. Sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah.
  4. Untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian pemberian penghargaan (reward) atau sanksi (punishment)

Penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang disepakati bersama antara eselon II, eselon III dan eselon IV sampai ke bawahan dijabarkan pada lampiran laporan kinerja ini.

  1. Rencana Aksi Kinerja

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2017 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja terhadap amanat yang diberikan Pemerintah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Pada rencana aksi ini telah diuraikan sasaran strategi, indikiator kinerja hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2017. Rencana aksi ini tidak terlepas dari Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis periode 2016-2021 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta dokumen perencanaan kinerja lainnya.

Tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai dokumen perencanaan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, hingga kebutuhan dana indikatif bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 serta rencana aksi atas kinerja sasaran tahun berjalan.

Matrik rencana aksi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu akan dijabarkan secara rinci pada lampiran laporan kinerja tahun 2017 ini.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efesiensi dan efektifitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegitan yang dijalankan. Sedangkan efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan –tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Esensi pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan dengan menggunakan program/kegiatan dan sumber daya anggaran untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja sejalan dengan prinsip good governance dengan pilarnya akuntabilitas yang akan menunjukkan pemenuhan tugas dan mandat suatu instansi dalam pelayanan publik yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah tercapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).  IKU merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara mandiri oleh instansi pemerintah dan SKPD di lingkungannya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu  selaku  unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja (LKj), dimana laporan kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan selama kurun waktu tahun anggaran 2017 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

  1. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan berkesinambungan yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukurannya mencakup antara lain :

  1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan
  2. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran  Kinerja (PK), yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja kegiatan, indikator sasaran dan indikator kinerja utama maka dipergunakan skala ordinal dan makna dari nilai tersebut yaitu :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No. Skala Ordinal Kategori
1 Lebih dari 90% Sangat Berhasil
2 81% s.d 90% Baik (Berhasil)
3 61% s.d 80% Cukup Berhasil
4 Kurang dari 60% Kurang Berhasil

Dalam rangka pengembangan Sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja outcomes yang lebih tinggi (ultimate outcomes) serta disajikan perbandingan dengan capain kinerja pada tahun sebelumnya. Penghitungan nilai realisasi kinerja ini telah dilakukan pada Sistem AKIP secara elektronik (e-sakip).

  1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisas meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk; 1) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam menyusun IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu melalui tahap pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun di daerah, yaitu :

  1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
  2. Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
  3. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
  4. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
  5. Kebutuhan data statistik pemerintah;
  6. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.


Tabel 3.2.  Pencapaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Tahun 2017

NO IKU SATUAN RUMUS YANG DIGUNAKAN CAPAIAN 2015 CAPAIAN 2016 TAHUN 2017 Persentase
TARGET PENGHITUNGAN CAPAIAN REALISASI
1 Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 KH Jumlah kematian ibu oleh sebab

kehamilan/ melahirkan/ nifas

(sampai 4 hr post partum)

dalam kurun waktu tertentu            x100.000

Jumlah Kelahiran Hidup

102,5 101 101      5         x 100.000

6.309

79,25 100
2 Angka Kematian Bayi (AKB) /1.000 KH Jumlah kematian bayi < 1 tahun      x 1.000

Jumlah Kelahiran Hidup

9,73 6,9 9,7     39         x 1.000

6.309

6,18 100
3 Prevalensi / Persentase Balita Gizi Buruk % Jumlah balita gizi buruk  x 100

Jumlah Balita

0,010 0,008 0,007      2         x 100

41.944

0,005 100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017

Keterangan :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Prevalensi Gizi Buruk baru ditetapkan pada tahun 2017. Sebelumnya menggunakan indikator Prevalensi/Persentase Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan.

 

 

 

 

 

 

Mencermati tabel diatas, dari sejumlah 3 (tiga) indikator kinerja utama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, kinerja  yang dicapai telah memenuhi Kriteria sangat berhasil yaitu sebesar 100% (3 indikator). Ini sangat membanggakan dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu berhasil mencapai target yang ditetapkan. Ini peran serta kerja keras Puskesmas dalam memberikan upaya pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat. Peran serta lintas sektor juga sangat mempengaruhi capaian kinerja ini. Semoga ditahun-tahun yang akan datang Dinas Kesehatan dapat lebih meningkatkan kinerjanya. Capaian realisasi kinerja dari indikator kinerja utama Dinas Kesehatan ini tampak pada gambar dibawah.

Gambar 3.1.  Capaian IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

  1. Capaian Kinerja Tahun 2017

Tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah menetapkan 8 sasaran strategis yang berisi 61 indikator kinerja, target dan relisasi masing-masing indikator diuraikan pada tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017. Dari 61 indikator  yang termasuk dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017.

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2017 jumlah   indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan sebanyak  61 indikator, dan capaian kinerja  yang memiliki persentase capaian  lebih dari 90 %  atau lebih sebanyak  53 indikator, indikator  yang pencapaiannya antara 81% s.d 90% sebanyak 1 indikator, indikator yang pencapaian 61% s.d 80% sebanyak 4 indikator dan indikator yang pencapaian kurang dari 60% sebanyak 3 indikator seperti terlihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3 Ringkasan Tingkat Capaian Kinerja 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

Tingkat Capaian Kinerja Jumlah Indikator Persentase Kategori
Lebih dari 90% 53 86,88 % Sangat berhasil
81% s.d 90% 1 1,64 % Baik (Berhasil)
61% s.d 80% 4 6,56 % Cukup Berhasil
Kurang dari 60% 3 4,92 % Kurang Berhasil
  61 100 %  

Capaian realisasi kinerja dari indikator kinerja utama Dinas Kesehatan ini tampak pada gambar dibawah.

Gambar 3.2 Ringkasan Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017

  1. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2017

                                            

Evaluasi kinerja juga merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk meningkatkan produktivitas dimasa yang akan datang, sebagai suatu  proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya terhadap tujuan dan sasaran. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan dalam melaksanakan pengembangan visi dan misi evaluasi kinerja merupakan analisis dan interprestasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Pengukuran pencapaian sasaran pembangunan kesehatan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pembangunan kesehatan yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama bidang Kesehatan Tahun 2017.

Evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator berpedoman pada ukuran dan indikator yang telah disepakati dan ditetapkan. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan atas hasil pengukuran kinerja dalam setiap tujuan dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 Meningkatnya mutu dan pemerataan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan

 

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 1

No  

Indikator

 

 

Target

%

 

Realisasi

%

Capaian Kinerja

( % )

 

Kategori

1 Rasio Dokter per Satuan Penduduk    (Per 1000 ) 0,22 0,12 54,55 Kurang Berhasil
2 Rasio Posyandu Persatuan Satuan Balita (per 1000) 4,99 8,1 100 Sangat Berhasil
3 Persentase  Strata Desa Siaga aktif  Purnama & Mandiri (%) 32,09 13,42 41,82 Kurang Berhasil
4 Persentase Posyandu Purnama & Mandiri (%) 47,64 47,96 100 Sangat Berhasil

 

 

  • Rasio Tenaga Dokter Per Satuan Penduduk

Dihitung dari jumlah dokter dibagi dengan jumlah penduduk yang ada di kali 1000, tahun 2014 dari target 0,065% tercapai sebanyak 0,04% per 1000 penduduk sedangkan tahun 2015 realisasi sebesar 0,012% dari target 0,07% dengan jumlah dokter sebanyak 48 orang. Tahun 2016 dari target yang ditetapkan 0,16% realisasinya sebesar 0,13% dengan 40 orang dokter. Untuk tahun 2017 ini target yang ditetapkan 0,22% dan realisasi yang berhasil dicapai 0,12% dengan jumlah dokter sebanyak 37 orang. Selanjutnya kecenderungan rasio tenaga dokter per satuan penduduk pada 4 (empat) tahun terakhir disajikan pada gambar 3.3 berikut ini.

Gambar 3.3 Rasio Tenaga Dokter Per Satuan Penduduk

Tahun 2014 – 2017

Gambar diatas menunjukkan capaian rasio tenaga dokter per satuan penduduk mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun pada tahun 2017. Menurunnya realisasi kinerja ini dikarenakan sejak tahun 2015 tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Selain itu ada beberapa dokter PNS maupun dokter tenaga kontrak mengikuti pendidikan dokter spesialis sehingga mengurangi jumlah tenaga dokter yang ada di Puskesmas. Pertambahan penduduk yang cukup pesat tidak diimbangi dengan penambahan tenaga dokter sehingga rasio dokter masih belum memenuhi target yang ditetapkan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah mengupayakan untuk menambah jumlah tenaga dokter melalui penerimaan tenaga kontrak. Pada tahun 2018 rencana penambahan tenaga dokter melalui tenaga kontrak berjumlah 10 orang. Semoga dapat terealisasi dengan baik dan dapat memenuhi kekurangan jumlah tenaga dokter.

  • Rasio Posyandu Per Satuan Balita (per 1000)

Rasio Posyandu Per Satuan Balita (Per 1000) dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang ada dibagi dengan jumlah balita yang ada. Pada tahun 2014 jumlah posyandu yang ada 184 posyandu target 6,5 realisasi 5,01 sedangkan pada tahun 2015 posyandu yang ada sebanyak 191, dari target 7 realisasi sebesar 5. Untuk tahun 2016 dari target yang ditetapkan yaitu 4,9 realisasi yang berhasil dicapai 5,3. Dan realisasi rasio posyandu per satuan balita tahun 2017 adalah 8,1 dari 4,99 target yang ditetapkan dengan jumlah Posyandu sebanyak 196 buah dan jumlah balita 24.242 orang. Kecenderungan Rasio Posyandu Per Satuan Balita pada 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2014 – 2017 disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.4 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Tahun 2014 – 2017

Gambar ini memperlihatkan kecenderungan peningkatan rasio posyandu per satuan balita disetiap tahunnya. Hal ini melebihi target yang sudah ditetapkan, akan tetapi diharapkan penambahan posyandu tetap bertambah seiring dengan jumlah balita yang bertambah. Dengan kuantitas dan kualitas Posyandu diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada seluruh balita untuk menekan jumlah kematian balita.

  • Persentase Strata Desa Siaga aktif Purnama & Mandiri (%)

Desa Siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah- masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri, sementara Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagin pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawat daruratan, surveilance berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Persentase  Desa Siaga Aktif didapat dengan perhitungan jumlah Desa Siaga yang aktif dibagi dengan jumlah Desa siaga yang terbentuk dalam kurun waktu tertentu. Sampai pada tahun 2015 target desa siaga aktif sebesar 70% sedangkan realisasi sebesar 83% hal ini melebihi target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 dari target 55% realisasi 87% dan tahun 2013 target 40% realisasi hanya 14%. Apabila kita lihat dari tahun 2013 sampai dengan 2015 persentase desa siaga aktif mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya ini dikarenakan 95,8 % desa di Kabupaten Tanah Bumbu sudah memiliki bidan desa ada sebagian tenaga di desa dapat menjadi supervisor. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dana oleh pemerintah baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat di masing-masing program, BOK dan operasional Puskesmas.

Untuk tahun 2016 Desa Siaga Aktif berubah indikatornya menjadi Strata Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri untuk dinaikkan stratanya dengan target 14,93% dan realisasinya sebesar 11,76%. Tahun 2017 ini realisasi yang berhasil dicapai adalah 13,42% dari 32,09% Target yang ditetapkan dengan jumlah Strata Desa siaga Aktif Purnama 18 buah dan Mandiri berjumlah 2 buah, total desa siaga aktif 138 desa. Kecenderungan Strata Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri pada 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 2016 – 2017 disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.5 Strata Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri

Tahun 2016 – 2017

Melihat gambar diatas menunjukkan bahwa strata desa siaga aktif purnama dan mandiri mengalami peningkatan walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2017 ini dilakukan pelatihan manajemen petugas kesehatan desa/kel desa siaga sehingga dapat meningkatkan persentase strata desa siaga aktif purnama dan mandiri. Capaian yang tidak memenuhi target mungkin dikarenakan kurangnya dukungan dan pengetahuan tentang desa siaga aktif dari lintas sektor (kepala Desa dan Tokoh Masyarakat), kurang aktifnya kader dan petugas kesehatan dilapangan, keterbatasan anggaran dalam pengembangan desa siaga.

  • Persentase Posyandu Mandiri dan Purnama (%)

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak balita. Persentase Posyandu Purnama & Mandiri pada tahun 2013 target 27% realisasi 25% dan tahun 2014 target 35% realisasi 37%. Pada tahun 2015 dari target 40% realisasinya sebesar 40%. Sedangkan pada tahun 2016 dari target 39,79% realisasinya sebesar 45,87%. Tahun 2017 target yang telah ditetapkan yaitu 47,64% dan realisasinya 47,96% dengan jumlah Posyandu Purnama 74 buah dan Posyandu Mandiri 20 buah sedangkan total Posyandu keseluruhan sebanyak 196 Posyandu. Capaian kinerja 100%. Persentase Posyandu Mandiri dan Purnama dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat.

Gambar 3.6 Persentase Posyandu Purnama dan Mandiri

Tahun 2013 – 2017

Ini artinya dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir Presentase posyandu Purnama dan Mandiri mengalami peningkatan karena Posyandu yang mudah dijangkau oleh masyarakat, sebagian posyandu letaknya strategis, adanya koordinasi dan bantuan dari lintas sektor terkait diantaranya (TP, PKK, BPMPD, BKBP3A), kegiatan monev posyandu, lomba posyandu dan kader posyandu. Berikutnya, peningkatan kategori posyandu purnama dan mandiri akan terus dipertahankan dan lebih di “genjot” lagi dengan koordinasi dengan lintas sektoral terkait untuk meningkatkan keaktifan pemberdayaan masyarakat melaluin UKBM dan adanya dana desa 1 M yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan posyandu.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

  • Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasaran Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
    1. Kegiatan pembangunan Puskesmas
    2. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
    3. Kegiatan rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
    4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Puskesmas keliling
  • Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
    1. Kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
    2. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
    3. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
    4. Kegiatan pengembangan dan penyelenggaraan Desa Siaga
    5. Kegiatan Saka Bhakti Husada
SASARAN 2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Ibu dan Anak

 

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2

No  

Indikator

 

 

Target

%

 

Realisasi

%

Capaian Kinerja

( % )

 

Kategori

1 Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 100 100 100 Sangat Berhasil
2 Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K 100 100 100 Sangat Berhasil
3 Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali 64 72,28 100 Sangat Berhasil
4 Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup 101 79,25 100 Sangat Berhasil
5 Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup 7 4,2 100 Sangat Berhasil
6 Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup 9.7 6,18 100 Sangat Berhasil
7 Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup 10.5 1,3 100 Sangat Berhasil
8 Persentase KB aktif 100 44,19 44,19 Kurang Berhasil
9 Menurunnya angka  kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk 0.60 0,60 100 Sangat Berhasil
10 Menurunnya kesakitan filaria ( MF Rate )< 1% < 1 0,9 100 Sangat Berhasil
11 Insiden Rate DBD/100.000 penduduk 60,11 15,51 100 Sangat Berhasil
12 Persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 80 80 100 Sangat Berhasil
13 Keberhasilan pengobatan TB BTA + ( Sukses Rate) 84 84 100 Sangat Berhasil
14 Persentase kasus HIV yg diobati 35 61,5 100 Sangat Berhasil
15 Persentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS 100 100 100 Sangat Berhasil
16 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 21,43 14,29 66,68 Cukup Berhasil
17 Persentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah 10,13 10,76 100 Sangat Berhasil
18 Persentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM 20.13 87,25 100 Sangat Berhasil
19 Persentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara 15 85,87 100 Sangat Berhasil
20 Persentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap 88 94 100 Sangat Berhasil
21 Persentase Sinyal Kewaspadaan dini yang direspon 86 86 100 Sangat Berhasil
22 Persentase persalinan difasiltas kesehatan 60 70,6 100 Sangat Berhasil
23 Presentase Desa yang memiliki Posyandu Lansia 65 83,89 100 Sangat Berhasil

 

  • Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

Kelas Ibu hamil adalah kelompok belajar ibu-ibu hamil dengan umur kehamilan antara 20 minggu s/d 32 minggu dengan jumlah peserta maksimal 10 orang. Ibu-ibu akan belajar bersama, diskusi dan tukar pengalaman tentang kesehatan ibu dan anak secara menyeluruh dan sistematis serta dapat dilaksanakan secara terjadwal dan berkesinambungan yang difasilitasi oleh bidan/ tenaga kesehatan dengan menggunakan paket kelas ibu hamil. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku ibu agar memahami tentang kehamilan, perubahan tubuh dan keluhan selama kehamilan, perawatan kehamilan, persalinan, perawatan nifas, KB pasca persalinan, dll. Tahun ini semua puskesmas telah melaksanakan kelas ibu hamil hanya saja kuantitas dan kualitas pelaksanaannya saja yang berbeda antar puskesmas.

  • Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) dilaksanakan dengan cara memantau, mencatat dan menandai stiapibu hamil. Program ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader kesehatan dibantu oleh tokoh masyarakat. Program ini salah satu cara pemberdayaan masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB. Semua Puskesmas sudah melaksanakan orientasi P4K sehingga sehinga capaian sudah memenuhi target yaitu 100%.

  • Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali

Presentase kunjungan ibu hamil  K-4 adalah Presentase ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu.  Perhitungan Presentase ini persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal care (ANC) minimal 4 kali sesuai standar (dengan distibusi 1 kali pada trimester ke-1, 1 kali pada trimester ke-2 dan 2 kali pada trimester ke-3) oleh tenaga kesehatan dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Pada 2015 terdapat 4.498 orang ibu yang hamil sebanyak 5.030 yang mendapat pelayanan ANC sesuai standar sebesar (78,7%) hal ini belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan diinginkan sebesar (85%) masih kurang (1,08%). Sedangkan tahun 2016 jumlah kunjungan ibu hamil K4 adalah sebanyak 5.164 sedangkan jumlah ibu hamil 8.183 orang target yang ditetapkan 90% sedangkan realisasinya sebesar 63,11%. Tahun 2017 ini jumlah kunjungan ibu hamil K4 adalah sebanyak 6.306 Orang sedangkan jumlah ibu hamil 8.724 Orang. Sehingga realisasi yang dicapai adalah 72,28% dari 64% target yang ditetapkan.

Gambar 3.7 Persentase Pelayanan Ibu Hamil Mendapatkan Antenatal Minimal 4 Kali Tahun 2015 – 2017

 

Persentase pelayanan ibu hamil mendapat antenatal minimal 4 kali tahun ini mengalami peningkatan dan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat (ibu hamil) yang memeriksakan kehamilannya ke Puskesmas, Poskesdes maupun Posyandu. Ini diharapkan dapat menekan penyebab kematian ibu hamil maupun ibu bersalin. Selain itu tenaga kesehatan terutama bidan sudah tersebar di setiap desa sehingga masyarakat tidak kesusahan lagi dalam mengakses pelayanan kesehatan. Faktor pendukung keberhasilan yang lainnya antara lain peningkatan kapasitas bidan, pelayanan ANC 4 kali di fasyankes selama kehamilan, dukungan dana pelacakan ibu hamil dan kegiatan luar gedung yang dibiayai dana BOK, adanya PWS KIA, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat antara lain ibu hamil tidak datang di trimester I, masih ada ibu hamil yang drop out yang tidak tercatat pada trimester III karena berpindah tempat tinggal dan pencatatan dan pelaporan yang belum optimal.

Diharapkan tahun–tahun berikutnya dengan pengelolaan poskesdes oleh Desa dapat terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Dan penempatan dan penambahan  bidan atau tenaga kesehatan ditiap desa serta penguatan di strategi promosi kesehatan melalui penyuluhan kesehatan yang lebih intensif lagi, serta lebih mengembangkan lagi desa siaga aktif tahun 2018 sehingga capaian untuk Presentase kunjungan ibu hamil K-4 nakes terlatih tahun 2018 nanti bisa menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan lagi.

  • Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu sebagai akibat komplikasi kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Untuk tahun 2014, target AKI Kabupaten Tanah Bumbu adalah 80  per 100.000 kelahiran hidup di bawah target nasional sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup yang ditetapkan. Sedangkan pencapaiannya tahun 2014 sebesar 137 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan pada tahun 2015 target sebesar 75 per 100.000 kelahiran hidup realisasi sebesar 102,5. Capaian pada tahun 2016 sebesar 101 per 100.000 ini kategori cukup baik. Hal ini diluar dugaan karena pada tahun 2011 AKI  Kabupaten Tanah Bumbu ada pada angka 198 per 100.000 Kelahiran Hidup, tahun 2012 AKI Kabupaten Tanah Bumbu sudah mencapai di posisi angka  84 per 100.000 Kelahiran Hidup, tahun 2013 AKI Kabupaten Tanah Bumbu sudah mencapai di posisi angka  218 per 100.000 Kelahiran Hidup artinya sudah sangat jauh dibawah target nasional. Dan tahun 2017 ini realisasi yang berhasil dicapai yaitu 79,25 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Gambar 3.8 Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup

Tahun 2011 – 2017

Harus disadari ketika berkaitan dengan AKI ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya naik turunnya angka AKI, diantaranya masyarakat bersalin ke Dukun Kampung (DK) masih kurangnya kepercayaan terhadap Bidan atau Dokter, sosial ekonomi, kesehatan ibu sebelum hamil dan nifas, serta pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil. Bukti Budaya yang berperan adalah karena pertolongan persalinan sudah gratis, yang dibutuhkan dari masyarakat hanyalah memeriksakan kehamilan dan pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan difasilitas kesehatan. Timbul pertayaan selama ini tentang hal Apakah Budaya masyarakat yang mempercayakan persalinan ke Dukun Kampung (DK) hanya tanggung jawab kesehatan? Tentunya tidak. Selain itu Dinas Kesehatan dengan jejaring dilapangan (Bidan desa) sudah memberikan pelayanan persalinan sesuai SOP, sehingga kematian di Puskesmas maupun jaringannya sudah sangat kecil. Hal ini merupakan “PR” yang sangat berat bagi semua pihak  baik pemerintah termasuk semua tenaga kesehatan baik yang ada di Dinas Kesehatan, UPTD (Puskesmas) dan semua jajaran serta pihak Rumah Sakit dan tentunya tak lepas peran serta seluruh masyarakat untuk “bergotong-royong”. Karena AKI dipengaruhi salah faktor sosial budaya dimana budaya masyarakat yang kita kenal adalah 4 Terlalu (Terlalu Tua, Terlalu Muda, Terlalu Banyak Anak, Terlalu Dekat Jarak Anak), dan 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan dan mengenali risiko, Terlambat Sampai di tempat Pelayanan dan Terlambat mendapatkan Pelayanan). Yang juga berpengaruh ditambah lagi tingkat pengetahuan ibu tentang kehamilan yang sehat rendah, diduga juga faktor pengambilan keputusan dalam keluarga yang kadang masih sering terlambat membawa ibu melahirkan ke sarana kesehatan dan masih banyak faktor lain yang diduga  mempengaruhinya.

  • Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup

 Angka Kematian Neonatal adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 29 hari (0-28 hari) per 1000 kelahiran hidup di tahun yang sama. Target di tahun 2016 sebesar 7,15 per 1000 kelahiran hidup dan relisasi sebesar 4.4 per 1000 kelahiran hidup. Untuk tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar 7 per 1000 kelahiran hidup dan realisasi yang berhasil dicapai yaitu 4,2 per 1000 kelahiran hidup.

Gambar 3.9 Prevalensi AKN per 1.000 kelahiran hidup

Tahun 2015 – 2017

Melihat gambar diatas terlihat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu bisa menekan kematian neonatal. Hal ini didukung dengan skrining bayi baru lahir sehingga risiko yang dialami dapat dideteksi dan langsung mendapatkan perawatan ke fasilitas kesehatan lebih lanjut sehingga kesakitan dan kematian bayi dapat dikurangi.

  • Persentase AKB per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup di tahun yang sama. Target tahun 2016 sebesar 9 per 1000 kelahiran hidup yang ditetapkan. Jika dilihat dari angka absolut AKB tahun 2011 sebesar 52 bayi, tahun 2012 56 bayi, tahun 2013 sebanyak 29 bayi, 2014 sebanyak 59 bayi dan tahun 2016 sebanyak 57 dengan persentase 6,2 per 1.000 kelahiran hidup. Dan pada tahun 2017 realisasi 6,18 Per 1.000 kelahiran hidup dari target 9,7 per 1.000 kelahiran hidup.

Gambar 3.10 Prevalensi AKB per 1.000 kelahiran hidup

Tahun 2015 – 2017

Dari penyebab kematiannya, AKB juga disebabkan berbagai faktor yang berkaitan diantaranya masyarakat bersalin ke Dukun Kampung (DK), keterlambatan dalam pelayanan persalinan, kesehatan ibu sebelum hamil dan nifas, serta pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil. Bukti Budaya yang berperan adalah karena pertolongan persalinan sudah gratis, yang dibutuhkan dari masyarakat hanyalah memeriksakan kehamilan dan pertolongan persalinan ke tenaga kesehatan difasilitas kesehatan. Penyebabnya sama dengan AKI karena AKI  dan AKB saling berkaitan. Semoga ditahun-tahun berikutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu melalui Puskesmas dapat mempertahankan keberhasilan ini.

  • Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita adalah Kematian anak umur 0-5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan kecelakaan.

Target pada tahun 2016 sebesar 10.54 sedangkan realisasi yang didapat 1.3 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan realisasi yang dicapai tahun 2017 sebesar 1.3 per 1000 kelahiran hidup dari target 10.5 per 1000 kelahiran hidup.

Gambar 3.11 Prevalensi AKBa per 1.000 kelahiran hidup

Tahun 2015 – 2017

Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu dapat menekan kematian Balita. Data kematian balita yang didapat pada tahun 2017 tersebut tidak berhubungan dengan gizi buruk tetapi karena kelainan kongenital yang di bawa sejak lahir. Hali ini menggambarkan kesehatan di Tanah Bumbu sudah berjalan dengan baik.

  • Persentase KB aktif

Persentase KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah 100% sedangkan capaian 85.7%. Sedangkan tahun 2017 capaian KB aktif 44,19% dari target 100%.

Gambar 3.12 Persentase KB Aktif Tahun 2015 – 2017

Hal ini dapat dipengaruhi dari pencatatan pelaporan karena banyak PUS yang ke Bidan Praktik Mandiri atau ke klinik untuk menggunakan KB sehingga tenaga di Puskesmas kesulitan melakukan pencatatan. Rendahnya minat menggunakan KB karena adanya ketidaksetaraan gender karena masyarakat menganggap KB hanya urusan wanita padahal metode KB untuk pria sudah tersedia.

  • Menurunnya angka kesakitan malaria ( API ) /1000 penduduk

Angka kesakitan Malaria (API) /1000 penduduk di tahun 2016 ditargetkan sebesar 0,70/1.000 penduduk sedangkan realisasinya adalah sebesar 0,35/1.000 penduduk dengan perhitungan jumlah parasit malaria dibagi dengan jumlah penduduk beresiko dikali dengan 1000, dari 306.641 penduduk yang berisiko ada 109 penduduk yang mengalami angka kesakitan malaria. Sedangkan tahun 2017 dtargetkan 0,60 realisasi yang dicapai 0,60 jumlah penduduk 309.380 jiwa.

Gambar 3.13 Angka Kesakitan Malaria (API)/1.000 penduduk

Tahun 2015 – 2017

Pada tahun ini mengalami peningkatan dari pada tahun 2016. Hal ini perlu adanya dukungan para pemangku kebijakan di 8 (delapan) desa dimana sebagai penyumbang tertinggi angka kesakitan malaria di Kabupaten Tanah Bumbu dengan API > 1 yaitu Batu Bulan, dadap, Temunih, Mangkal Api (Puskesmas Teluk kepayang), Bulurejo, Emil Baru, Mentawakan Mulya, Gunung Raya (Puskesmas Mantewe). Ini menjadi perhatian kita bersama baik instansi kesehatan maupun lintas sektor (Kecamatan, aparatur desa, dll) untuk mendukung endemik malaria dalam penemuan penderita secara dini dan penangulangan vektor sehingga eliminasi malaria pada tahun 2019 akan tercapai.

  • Menurunnya kesakitan filaria (MF Rate) < 1%

Target yang ditetapkan untuk menurunkan kesakitan filaria (MF Rate) < 1% ditahun 2016 adalah sebesar 0,80% dengan realisasi 0,92% dengan perhitungan jumlah sediaan darah positif mikrofilaria dibagi dengan jumlah darah yang diperiksa. Sedangkan untuk tahun 2017 realisasi yang dicapai 0,8 dari 0,6 yang ditetapkan.

Gambar 3.14 Angka Kesakitan Filaria (MF Rate) < 1%

Tahun 2015 – 2017

Pemberian obat filariasis selama 3 tahun berturut-turut, mempengaruhi pencapaian tersebut. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan meminum obat anti filariasis dapat menekan penderita filariasis. Dan bagi pasien yang menderita filarasis untuk melakukan pengobatan yang teratur.

  • Insiden Rate DBD/100.000 penduduk

Insiden Rate DBD per 100.000 penduduk ditahun 2016 ditargetkan sebesar 70,20 dengan realisasi 136,3. Sedangkan tahun 2017 ditargetkan 60,11 dengan realisasi 15,51.

Gambar 3.15 Insiden Rate DBD/100.000 penduduk

Tahun 2015 – 2017

Keberhasilan dalam menekan insiden rate DBD/100.000 penduduk dikarenakan sudah dilaksanakannya secara rutin kegiatan gotong royong, kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan semakin baik, serta peran serta kader desa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang gencar dilakukan. Selain itu juga, kondisi cuaca/iklim yang tidak terlalu buruk sehingga penyakit DBD tidak berkembang terlalu parah.

Seluruh kasus DBD yang terlaporkan dilaksanakan penyelidikan epidemiologi dan survey jentik, serta dilakukan upaya PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) adapun  kasus yang memenuhi indikator dilakukan foging fokus. Jika melihat trend distribusi  berdasarkan wilayah kerja  Puskesmas yaitu sebagai berikut :

  1. Puskesmas perawatan Satui 3 Kasus
  2. Puskesmas perawatan Sebamban II 6 Kasus
  3. Puskesmas Sebamban I 1 Kasus
  4. Puskesmas perawatan Pagatan 6 Kasus
  5. Puskesmas Batulicin 4 Kasus
  6. Puskesmas Perawatan Simpang Empat 9 kasus
  7. Puskesmas Darul Azhar 7 kasus dengan 2 kasus kematian
  8. Puskesmas Karang Bintang 3 Kasus
  9. Puskesmas Perawatan Lasung 1 Kasus
  10. Puskesmas Teluk Kepayang 1 kasus
  11. Puskesmas Giri Mulya 3 kasus
  12. Puskesmas Mantewe 2 kasus

Diharapkan angka absolut dari DBD terus menurun, penguatan di strategi promosi kesehatan untuk gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M Plus  dan meningkatkan penyuluhan kebersihan lingkungan harus lebih digalakkan terutama di Kecamatan-kecamatan yang endemis yang dari tahun ke tahun terjadi kasus DBD.

Kejadian DBD masih banyak karena kesadaran masyarakat untuk melakukan kebersihan terutama pencegahan dengan 3 M Plus (Menguras, Menutup dan Mengubur Plus Abate) dan hal ini juga di jelaskan terus menerus kepada masyarakat bahwa “fogging” bukan “ajian ampuh “ memutus mata rantai nyamuk DBD.

  • Persentase penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Penemuan kasus baru kusta tanpa cacat di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 dari target 75% yaitu 7 kasus realisasinya sebanyak 7 kasus persentase 75% dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk tahun 2017 ini, dari target 80% yaitu 9 kasus realisasi yang dicapai 9 kasus dengan persentase 80%.

Gambar 3.16 Persentase Penemuan Kasus Baru Kusta Tanpa Cacat

Tahun 2015 – 2017

Hal ini dikarenakan dukungan dari pemangku kebijakan, sehingga penderita kusta dapat ditemukan secara dini dalam keadaan tidak terjadi kecacatan. Sehingga mempercepat pengobatan untuk menghindari kecacatan akibat penyakit kusta. Semoga kedepannya penderita kusta semakin menurun dan tingkat kesembuhan penderita kusta semakin tinggi.

  • Keberhasilan pengobatan TB BTA + (Sukses Rate)

Angka penemuan pasien baru TB BTA positif adalah penemuan pasien TB melalui pemeriksaan dahak sewaktu pagi dan sewaktu (SPS) dan diobati di unit pelayanan kesehatan dalam suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Perhitungan Persentase ini jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun dibagi dengan jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam kurun waktu satu tahun.

Pada tahun  2014 Penemuan Baru TB BTA Positif dari target yang ditetapkan (100%) realisasi mencapai (100%) dengan capaian kinerja (100%) sedangkan 2015 Target (100%) realisasinya sebanyak (100%) sedangkan pada tahun 2016 dengan indikator Keberhasilan Pengobatan TB BTA Positif (Sukses Rate) dari target 83% realisasinya adalah sebanyak 83% sedangkan pada tahun 2017, target yang ditentukan 84% dan realisasinya sebesar 84%.

Gambar 3.17 Keberhasilan Pengobatan TB BTA + (Sukses Rate)

Tahun 2014 – 2017

 Kendala yang sering dirasa pada program ini masih kurangnya promosi tentang penyakit TB, kemudian penemuan kasus ini tidak ada operasional sehingga kasus yang didapat hanya bersifat pasif dan kekurangan tenaga laboratorium untuk pemeriksaan (SDM). Sehingga masyarakat tidak melakukan pengobatan secara tuntas. Misal saja pasien dari wilayah kerja Puskesmas Teluk Kepayang melakukan pemeriksaan laboratorium di Laboratorium Puskesmas Perawatan Lasung dan hasilnya positif. Seharusnya pasien melanjutkan pengobatan di Puskesmas Teluk Kepayang dengan menujukkan hasil pemeriksaan tetapi yang terjadi pasien tidak melanjutkan pengobatan baik di Puskesmas Teluk Kepayang maupun di Puskesmas Perawatan Lasung.

  • Persentase kasus HIV yg diobati

Perkembangan penyakit HIV/AIDS Kabupaten Tanah Bumbu cenderung semakin meningkat dan menjadi penyumbang terbesar di Kalimantan Selatan sehingga Prevalensi HIV/ AIDS dalam Revisi RPJMD dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja Mandiri. Pola penyebaran penyakit ini bervariasi, angka morbiditas dan mortalitas diantara penduduk usia produktif terus meningkat dan membawa persoalan kesehatan masyarakat yang serius dan berimplikasi pada aspek lain seperti sosial budaya dan ekonomi.

Prevalensi tahun 2015 sebesar 0,014% dari target 0,5% dengan kasus HIV sebanyak 27 kasus dan AIDS 18 kasus dan yang ARV sebanyak 5 orang dengan kematian berjumlah 3 orang, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sedangkan tahun 2016 dari target 25% yaitu 6 orang yang diobati realisasinya sebanyak 73,9% dari 23 penderita ada 17 orang yang diobati. Ini jauh melebihi target yang ditetapkan dikarenakan peningkatan penderita HIV yang diobati dengan adanya dukungan pendekatan akses layanan dimana ARV sudah dapat di akses di Rumah Sakit dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu. Dan untuk tahun 2017 target ditetapkan 35% realisasinya 61,5% dengan kasus HIV/AIDS 39 kasus dan yang ARV sebanyak 24 kasus.

Gambar 3.18 Persentase Kasus HIV yang diobat Tahun 2015 – 2017

Ini menunjukkan Angka prevalensi kita masih rendah, meskipun demikian kita akan terus berupaya menekan penyebaran penyakit ini di wilayah kita. Presentase kasus HIV positif yang mengakses pengobatan dengan ARV masih sangat rendah disebabkan setelah mengetahui status HIV positif penderita tidak lagi dapat dihubungi dan kebanyakan pindah ke daerah lain sebelum dilakukan pemeriksaaan CD4. Bagi Penderita yang akan mendapat terapi ARV sebelumnya dicoba terlebih dahulu dengan terapi Kotri untuk melihat kepatuhan penderita minum obat. Upaya kita kedepan adalah mengupayakan memudahkan penderita posistif untuk mengakses pengobatan ARV di RS dr. Andi Abdurahman Noor, walaupun sementara ini masih mengakses ke RS Ansari Saleh Banjarmasin.

  • Persentase Puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS

Presentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS di tahun 2016 ini ditargetkan sebesar 92,86% dengan realisasinya sebesar 78,5% dari 14 puskesmas yang melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS hanya 11 Puskesmas, ada 3 puskesmas yang tidak melaksanakan dikarenakan pelaksanaan belum terlatih dan adanya mutasi. Sedangkan untuk tahun 2017 ini, target sebesar 100% dengan realisasinya sebesar 100%.

Gambar 3.19 Persentase Puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS Tahun 2015 – 2017

Hal ini disebab karena seluruh Puskesmas sudah mengikuti pelatihan sehingga sudah dapat melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pneumonia  melalui program MTBS.

  • Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu

Presentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu pada tahun 2016 ditargetkan ada 2 (dua) puskesmas dari 14 puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu dengan persentase target sebesar 14,29% realisasi sebesar 14,29% dengan capaian target 100%. Sedangkan tahun 2017 target sebesar 21,43% realisasi sebesar 14,29% dengan capaian target 66,68%.

Gambar 3.20 Persentase Puskesmas melaksanakan pengendalian PTM terpadu Tahun 2015 – 2017

Ini belum mencapai target yang diinginkan dan capaian tahun ini masih sama dengan tahun kemarin. Puskesmas yang telah melaksanakan pengendalian PTM terpadu baru 2 (dua) Puskesmas yaitu Puskesmas Perawatan Lasung dan Puskesmas Sebamban 1. Hal ini disebabkan karena ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mengikuti diklat pengendalian PTM terpadu. Rencananya pada tahun 2018, pengendalian PTM terpadu akan dilaksanakan di seluruh Puskesmas.

  • Persentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah

Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di Sekolah adalah program terobosan baru yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Tahun 2016 ditargetkan 5,12% dengan realisasi 10,4% dengan perhitungan jumlah sekolah yang menerapkan kawasan tanpa rokok dibagi dengan seluruh sekolah yang ada. Dari 316 sekolah yang ada sebanyak 33 sekolah yang menerapkan kawasan tanpa rokok disekolah. Sedangkan tahun 2017, ditargetkan 10,13% dengan realisasi 10,76%.

Gambar 3.21 Persentase Kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok

di Sekolah Tahun 2015 – 2017

 Hal ini jauh melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 19 sekolah, ada peningkatan kebijakan kawasan tanpa asap rokok disekolah, perhatian pemerintah daerah terhadap KTR di buktikan dengan terbitnya Perda Kawasan Bebas Rokok.

  • Persentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM

Persentase desa yang melaksanakan Pelayanan Posbindu PTM dengan perhitungan desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM dibagi dengan seluruh desa yang ada. Pada tahun 2016 ditetapkan target sebesar 10,07% dengan realisasi 29,5% ada sebanyak 44 desa dari 149 desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM. Hal ini jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 20 desa. Sedangkan tahun 2017 ditetapkan target sebesar 20,13% dengan realisasi 87,25%. Sebanyak 130 desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM dari total 149 desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Gambar 3.22 Persentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM Tahun 2015 – 2017

 

 

  • Persentase perempuan 30-50 tahun yang dideteksi kanker serviks dan payudara

Persentase perempuan 30-50 tahun yang terdeteksi kanker servik dan payudara tahun 2016 ditargetkan 5,01% jumlah wanita usia subur  414 wus dan sasaran sebanyak 8.269 realisasi 5,9% yaitu 488 wus dan sasaran 8.269 dengan perhitungan jumlah wus (Wanita usia subur) yang diperiksa dibagi sasaran wus. Sedangkan tahun 2017 ditargetkan 15% dengan sasaran jumlah wanita usia subur 7.554 orang dan realisasi sebanyak 6.562 orang dengan persentase 85,87%.

Gambar 3.23 Persentase Perempuan 30-50 Tahun yang di deteksi Kanker Serviks dan Payudara Tahun 2015 – 2017

Peningkatan capaian yang sangat signifikan ini disebabkan karena kegiatan yang diprioritaskan oleh pemimpin daerah. Dimana penyuluhan tentang penyakit kanker serviks dan pemeriksaan deteksi dini yang disampaikan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas melalui majelis ta’lim yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Selain itu dukungan lintas sektor dalam hal ini PKK Kabupaten Tanah Bumbu untuk memberikan informasi dan ajakan kepada masyarakat untuk memeriksakan secara dini.

  • Persentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap

Presentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap ditargetkan di tahun 2016 sebesar 85% sebanyak 6.178 anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi lengkap dari 7.268 anak. Yang ada realisasi sebesar 36% anak usia 0-11 bulan yang mendapat sebanyak 2.632 dari 7.268 anak yang ada. Hal ini masih jauh dari target yang ditetapkan ditahun 2016 yaitu sebanyak 6.178 anak usia 0-11 yang dapat imunisasi lengkap dikarenakan masih rendahnya dukungan pemangku kebijakan dalam mengerakkan peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan program masih kurang baik. Sedangkan tahun 2017 target yang ditetapkan 88% dan realisasinya 94,0%.

Gambar 3.24 Persentase Anak Usia 0-11 bulan Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2015 – 2017

Tenaga kesehatan di Puskesmas sangat gencar melakukan pendekatan ke masyarakat untuk membawa bayinya mendapatkan imunisasi. Kasus KLB Difteri yang terjadi diakhir tahun 2017 membawa pengaruh positif terhadap pencapaian target imunisasi dasar lengkap karena ketakutan masyarakat akan bahaya penyakit difteri jika tidak mengimunisasi secara lengkap bayi mereka.

  • Persentase Sinyal Kewaspadaan dini yang direspon

Presentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon pada tahun 2016 ditargetkan 85,11% sebanyak 158 sinyal kewaspadaan dini yang direspon dari 185 sinyal kewaspadaan dini yang muncul pada periode yang sama dengan realisasi  sebesar 85,11% dengan capaian kinerja 100% pada tahun ini. Sedangkan tahun 2017 ditargetkan 86% dan realisasinya sebanyak 86% dengan 186 sinyal kewaspadaan dini dari 186 total semua sinyal kewaspadaan dini yang muncul.

Gambar 3.25 Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini yang di respon Tahun 2015 – 2017

Semuanya direspon dengan klarifikasi kasus dengan kasus yang berpotensi KLB (Kejadian Luar Biasa) ditindak lanjuti dengan penyelidikan epidemologi.

  • Persentase persalinan difasiltas kesehatan

Persalinan di fasilitas kesehatan merupakan upaya untuk menjamin keselamatan ibu, bayi yang dilahirkan serta tenaga penolong  persalinan. Selain itu juga untuk mempermudah proses penanganan kegawatdaruratan medis. Diharapkan semua persalinan dilakukan difasilitas kesehatan yang tentunya harus memadai. Hal ini untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi. Tahun 2016 persalinan di fasilitas kesehatan telah mencapai 61,4% dari 50% yang ditargetkan. Sedangkan tahun 2017 realisasi 70,6% dari 60% yang ditargetkan.

Gambar 3.26 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Tahun 2015 – 2017

Faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian target kinerja persentase persalinan di fasilitas kesehatan tahun 2017 ini antara lain sebagai berikut :

  1. Dukungan regulasi pelayanan KIA oleh Pemerintah Daerah
  2. Dukungan lintas program dan lintas sektor serta organisasi profesi dalam pelayanan KIA

Sedangkan yang menjadi penghambat tidak bisa tercapainya 100% antara lain :

  1. Tingkat pendidikan ibu yang masih rendah
    1. Dukungan keluarga yang masih rendah
  • Persentase desa yang memiliki posyandu lansia

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut, di dapat dari perhitungan jumlah Posyandu Posyandu Lansia yang ada dan Aktif di desa dibagi dengan jumlah desa yang ada, target sampai dengan 2016 diharapkan sebanyak 60% (90 desa) dari 149 desa diharapkan telah ada posyandu lansia yang aktif yang memberikan pelayanan kesehatan pada penduduk Usia Lanjut. Pada Tahun 2014, dari target (55 %) atau 80 desa, baru  (9%) yang memilki posyandu lansia yang aktif sedangkan tahun 2016 target (60%) realisasinya sebesar (63,1%) 95 desa. Hal ini melebihi target yang ditetapkan karena peranan lintas sektor sangat berperan dalam program dan kegiatan ini. Tahun 2017 target yang ditetapkan 97 desa (65%) dan yang terealisasi 125 desa dengan persentase 83,89%.

Gambar 3.27 Persentase Desa yang Memiliki Posyandu Lansia Tahun 2015 – 2017

  • Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
    1. Kegiatan Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari Kurang Mampu
    2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidan
    3. Kegiatan Jaminan Persalinan
    4. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah
  • Program Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
    1. Kegiatan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
    2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
    3. Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Malaria
    4. Kegiatan Peningkatan Imunisasi
    5. Kegiatan Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
    6. Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Bagi Anak Sekolah
    7. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular TB Paru
    8. Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Filariasis
  • Program Upaya Kesehatan Masyarakat
    1. Kegiatan Screening/Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular (PTM)
    2. Kegiatan Peningkatan Komunitas Edukasi dan Informasi Penyakit Tidak menular
 

SASARAN 3

 

Meningkatnya Status Gizi Masyarakat

 

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 3

No  

Indikator

 

 

Target

%

 

Realisasi

%

Capaian Kinerja

( % )

 

Kategori

1 Persentase D/S Balita 57 62,16 100 Sangat berhasil
2 Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 100 100 Sangat berhasil
3 Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif 48,24 35,1 72,76 Cukup berhasil
4 Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium 94 99,8 100 Sangat berhasil
5 Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi) 75 75 100 Sangat berhasil
6 Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet 68 71,4 100 Sangat berhasil
7 Persentase ibu nifas mendapatkan vit A 69 72 100 Sangat berhasil
8 Persentase bayi baru lahir mendapat IMD 25 72,5 100 Sangat berhasil
9 Persentase BBLR 2,5 2,72 91,91 Sangat berhasil
10 Persentase balita yang mempunyai buku KIA 78 72,9 93,46 Sangat berhasil
11 Persentase balita ditimbang naik BB nya 84 80 95,24 Sangat berhasil
12 Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya 6,80 5,28 100 Sangat berhasil
13 Persentase balita 2T 0,95 1,22 77,87 Cukup Berhasil
14 Persentase balita BGM 0,95 0,78 100 Sangat berhasil
15 Persentase ibu hamil anemia 35 27 100 Sangat berhasil
16 Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) 74,5 80,43 100 Sangat berhasil
17 Persentase bumil KEK 6,0 6,1 98,36 Sangat berhasil

 

  • Persentase D/S

Persentase pelayanan anak balita adalah anak balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh  pelayanan pemantauan pertumbuhan.  Jumlah cakupan ini didapat dari jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali dibagi jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.

Pada tahun 2016, presentase ini tidak mencapai target yaitu hanya sebesar (52,48%) dari (59,7%) target yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2017 realisasi sebesar 62,16% dari target 57%. Dengan perhitungan sasaran balita 39.001 orang dan jumlah balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan sebanyak 24.242 orang.

Gambar 3.28 Persentase D/S Tahun 2015 – 2017

Persentase pelayanan anak balita mengalami peningkatan ditahun 2017 ini. Persentase pelayanan anak balita merupakan wujud dari partisipasi masyarakat, yaitu kemauan keluarga anak balita untuk menimbangkan anaknya (12-59 bln) ke Posyandu. Kemauan ke Posyandu menyangkut motivasi. Apabila motivasi ibu-ibu membawa balitanya ke Posyandu tinggi untuk mengetahui Pertumbuhan balitanya, maka kegiatan ini akan sustainable hingga balita berumur 60 bulan.

Tapi kalau motivasinya lain, misalnya hanya untuk mendapatkan imunisasi saja, maka setelah selesai mendapatkan imunisasi ibu-ibu akan berhenti membawa balitanya ke Posyandu.  Hal inilah yang harus dirubah, baik cara pemberian pelayanan nakes di posyandu maupun pemahaman masyarakat terhadap posyandu. Selain itu mungkin juga disebabkan oleh makin meningkatnya pencarian pelayanan kesehatan ke dokter atau bidan praktek mandiri, sehinga tidak tercatat/ termonitor di posyandu. Selain beberapa hal di atas, ada kemungkinan masyarakat yang kurang memperhatikan kesehatannya. Upaya pencegahan/ pemeliharaan kesehatan kurang diperhatikan. Masyarakat hanya kontak dengan nakes apabila sudah sakit.

  • Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score < -3 dan atau dengan tanda –tanda klinis (marasmus, kwashiorkor dan marasmus –kwasiorkor). Presentase balita gizi buruk dihitung dengan perhitungan jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah seluruh balita gizi buruk  yng ditemukan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama. Pada tahun 2016 terdapat 3 kasus Gizi Buruk diwilayah kerja Puskesmas Perawatan Pagatan Kecamatan kusan hilir sebanyak 2 kasus  dan Puskesmas Teluk Kepayang 1 kasus. Tahun 2014 tidak terdapat kasus gizi buruk di Kabupaten Tanah Bumbu sedangkan di tahun 2013 terdapat 3 kasus gizi buruk yang semua ditangani sesuai standar, kasus ini terjadi di wilayah kerja  Puskesmas  Satui dan Batulicin 1 dan tahun 2012 kasus gizi buruk (5 kasus).  Dan pada tahun 2017 ini terjadi 2 kasus gizi buruk dengan seluruh kasus gizi buruk mendapatkan pelayanan kesehatan (capaian kinerja 100%).

Ini diharapkan kasus gizi buruk tidak terjadi lagi di tahun berikutnya karena  Masalah ini perlu penanganan yang cepat, terutama pelacakan terhadap Balita tersebut dan mengidentifikasi masalah dan penyebab terjadinya gizi buruk.  Masalah yang sering dihadapi dalam penanganan Balita Gizi Buruk adalah ketidakmauan orang tua Balita untuk merawat anaknya di Rumah Sakit atau Puskesmas Perawatan.  Hal ini karena alasan bahwa anak-anaknya yang tinggal di rumah tidak ada yang mengurus dan juga tidak adanya dana bagi keluarga yang menunggu di  Rumah Sakit.  Selain itu kalau orang tua di Rumah Sakit, mereka tidak bisa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari.

  • Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif

Air Susu Ibu atau ASI adalah makanan terbaik bagi bayi dan balita. Pemberian ASI Ekslusif adalah pemberian ASI kepada bayi 0 sampai dengan 6 bulan tanpa di campur dengan makanan apapun. Presentase pemberian ibu memberikan ASI Ekslusif dihitung dari jumlah ibu menyusui secara ekslusif dibagi dengan ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan.

Pada tahun 2015, Pemberian  ASI eksklusif Rata-Rata Per Puskesmas Tahun 2015 masih dibawah Target yang diharapkan (70%) realisasi hanya (39,85%) sedangkan 2016 target (75%) realisasi sebesar (48,13%). Sedangkan pada tahun 2017 target 48,24% dan realisasi 35,1%.

Gambar 3.29 Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif Tahun 2015 – 2017

Di duga karena  banyak masyarakat yang masih belum mengetahui manfaat Asi Eksklusif untuk bayinya, juga  kecendrungan ibu memberikan susu formula kepada bayinya dengan berbagai alasan seperti air susu yang tidak keluar, bekerja pasca cuti sehingga memberikan ASI dicampur dengan susu formula pada bayi mereka, promosi susu formula dari produsen begitu “dahsyat” baik di media cetak maupun di media elektronik.

Perlu strategi dan langkah-langkah untuk bisa “mendongkrak” Presentase pemberian ASI Ekslusif ini antara lain dengan memperkuat lintas sektoral salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dengan penguatan di KADARZI.

Demikian halnya untuk ibu-ibu yang bekerja, ASI bisa diperah dan disimpan di lemari pendingin dan diberi pada bayi saat ibu bekerja, dan penggalakan pojok ASI di tempat-tempat kerja.

  • Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium

Ketersediaan garam beryodium dimasyarakat dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium. Pada tahun 2017, persentase Rumah Tangga yang mengkonsumsi garam beryodium terealisasi sebesar 99,8% dengan target sebesar 94%.

Gambar 3.30 Persentase Rumah Tangga yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Tahun 2015 – 2017

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi garam beryodium sudah semakin membaik sehingga pencapaian target dapat terealisasi dengan baik.

  • Persentase Anak Balita dapat Vit. A

Persentase balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun (biasa diberi pada bulan Februari dan Agustus), diperoleh dari hitungan persentase jumlah balita yang mendapat kapsul vitamin A sebanyak dua kali dalam setahun dibagi dengan jumlah seluruh sasaran balita yang di wilayah kerja pada tahun yang sama.

Pada tahun  2015,  dari target (90%) angka pencapaian hanya sebesar  (77%) masih kurang  (12 %) sedangkan di tahun 2016 dari target  (95%) realisasinya hanya sebesar (74,77%) angka capaian kinerjanya hanya sebesar (78,70%). Tahun 2017, dari target 75% realisasinya 75%. Capaian kinerja yang berhasil diraih yaitu 100%.

Gambar 3.31 Persentase Anak Balita Dapat Vit A Tahun 2015 – 2017

Persentase balita mendapat vitamin A walaupun sudah mencapai target tetapi belum optimal, diduga sebagian keluarga balita belum sepenuhnya mengerti pentingnya vitamin A bagi kesehatan anaknya, demikian juga dengan petugas yang masih belum optimal “ jemput bola “ untuk melaksanakan sweeping balita yang belum diberi vitamin A, diharapkan peran kader sebagai perpanjangan tangan bisa lenih proaktif lagi untuk ikut menjaring dan memberikan vitamin A.

Hal lain yang masih perlu diperhatikan adalah pencatatan pelaporan dari kegiatan pemberian Vitamin A juga belum optimal sehingga kemungkinan balita yang sudah mendapat vitamin A tidak terlaporkan.

  • Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet

Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 67,6% dengan realisasi sebesar 58,42%. Sedangkan tahun 2017 target yang ditetapkan sebesar 68% dan realisasi 71,4%.

Gambar 3.32 Persentase Bumil dapat TTD Minimal 90 Tablet

Tahun 2015 – 2017

Tablet tambah darah mengandung zat besi yang sangat penting untuk kesehatan ibu hamil. Masalah seperti anemia bisa dicegah karena itulah yang bisa menyebabkan pendarahan saat persalinan.

Kepatuhan ibu sangat berperan dalam meningkatkan kadar Hb. Kepatuhan tersebut meliputi ketepatan jumlah tablet yang dikonsumsi, ketepatan cara mengonsumsi dan keteraturan frekuensi mengonsumsi tablet Fe. Banyak ibu hamil tidak patuh dalam mengonsumsi tablet Fe, seperti tidak atau lupa mengonsumsi tablet Fe dan adanya kebiasaan mengonsumsi kopi atau teh secara bersamaan pada waktu makan menurunkan penyerapan tablet Fe dalam tubuh yang berakibat manfaat tablet Fe menjadi berkurang. Kepatuhan dalam mengonsumsi tablet Fe adalah ketataan ibu hamil dalam melaksanakan anjuran atau perintah dari petugas kesehatan, setiap ibu hamil mendapatkan minimal 90 tablet Fe dan akan bermanfaat apabila diminum secara terur dan rutin setiap hari selama kehamilan. Ketidakpatuhan ibu dalam mengonsumsi tablet Fe dapat memberikan peluang atau dampak lebih besar untuk terkena anemia.

Untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil ini, pemerintah melalui kementerian kesehatan telah mendistribusikan tablet zat besi ke pusat-pusat pelayanan antenatal, seperti posyandu, polindes, poskesdes, poskeskel, puskesmas dan melibatkan tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, kader posyandu. Sesuai dengan Pedoman Pelayanan Antenatal yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Pelayanan Medik Dasar

  • Persentase ibu nifas mendapatkan vit A

Rendahnya persentase ibu nifas mendapatkan vit A berhubungan dengan kunjungan neonatus pertama (KN1). Persentase KN1 hanya sebesar 53,9% yang dicapai pada tahun 2016 sedangkan tahun 2017 realisasi 72% dari target 69%.

Gambar 3.33 Persentase Ibu Nifas Mendapatkan Vit A

Tahun 2015 – 2017

 Diketahui bahwa setelah masa persalinan, organ genital baik dalam maupun luar akan kembali seperti semula seperti layaknya sebelum masa kehamilan. Untuk itu perlu asupan vitamin seperti vitamin A yang berguna untuk segera mengembalikan kondisi organ genital ini lebih cepat. Selain itu, suplementasi vitamin A juga penting bagi kesehatannya untuk masa menyusui bayi.

Keberhasilan dalam pencapaian target salah satunya kerna pemahaman dan pengetahuan ibu nifas akan pentingnya mengkonsumsi Vit A dimasa nifas. Selain itu tenaga kesehatan baik yang ada di Puskesmas maupun di desa berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada ibu-ibu nifas.

  • Persentase bayi baru lahir mendapat IMD

Pesentase bayi baru lahir mendapat IMD, pada tahun 2016 sudah melebihi target yang ditetapkan 21%, realisasinya sebesar 27,56%. Sedangkan pada tahun 2017, realisasi sebesar 72,5% dari target 25%.

Gambar 3.34 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat IMD

Tahun 2015 – 2017

ASI telah terbukti berperan penting sebagai sumber makanan utama dan perlindungan bayi baru lahir dari berbagai penyakit. Proses menyusui ini sebenarnya dapat dimulai dan dikuatkan dengan inisiasi menyusui dini (IMD). Sayang, belum banyak orang yang memahami pentingnya prosedur ini untuk bayi.

 Inisiasi menyusui dini dapat berhasil diterapkan jika ibu yang menjalani proses persalinan telah siap secara fisik dan mental. Proses ini juga hanya akan berhasil jika sang ibu percaya diri dan didukung penuh oleh semua pihak di sekitarnya, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan yang menjalankan proses persalinan, dan keluarga.

  • Persentase BBLR

Berat badan bayi lahir rendah (BBLR) merupakan gambaran dari keadaan Gizi ibu hamil. Semakin tingginya BBLR bearti keadaan Gizi ibu hamil semakin buruk. Pada tahun 2017 ini, realisasi yang berhasil dicapai sebesar 2,72% dari target yang ditetapkan 2,50%.

Gambar 3.35 Persentase BBLR Tahun 2015 – 2017

Terpenuhinya zat gizi bagi pertumbuhan janin tergantung pada konsumsi zat gizi, status gizi dan kesehatan ibu hamil. Selain faktor gizi, pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan juga dipengaruhi oleh factor psikososial ibu hamil.

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dengan meningkatkan program seperti penyuluhan bagi ibu hamil tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi pada masa kehamilan dan/atau janin yang merupakan modal dasar bagi tumbuh kembang anak pada usia selanjutnya dan yang paling penting adalah penanganan pada bayi yang BBLR seluruhnya untuk menghindari gangguan-gangguan tindak lanjut dari adanya BBLR ditahun-tahun pertumbuhan dan perkembangan bayi selanjutnya.

  • Persentase balita yang mempunyai buku KIA

Pada tahun 2017 target yang ditetapkan adalah 78% dan realisasi yang dicapai sebesar 72,9%. Itu artinya masih belum mencapai target dikarenakan persentase balita yang mempunyai buku KIA tergantung pada tingkat kunjungan K1. Semakin rendah K1 semakin rendah juga Persentase balita yang mempunyai buku KIA begitu juga sebaliknya.

  • Persentase balita ditimbang naik BB nya

Pada tahun 2017, realisasi yang dicapai sebesar 80% dari target yang ada sebesar 84%.

Gambar 3.36 Persentase Balita di Timbang Naik Berat Badannya Tahun 2015 – 2017

Persentase balita ditimbang naik berat badannya mengalami kenaikan pada tahun 2017 walaupun hanya 0,44%. Ini menjadi pekerjaan berat untuk tenaga kesehatan untuk lebih gencar lagi memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada keluarga bayi untuk membawa bayinya ke Posyandu dan memberikan makanan yang bergizi seimbang.

  • Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya

Semakin rendah persentase balita yang tidak naik berat badannya maka semakin baik pertumbuhan balita yang diharapkan juga berkorelasi dengan status gizinya. Capaian persentase balita ditimbang tidak naik BB nya tahun 2017 adalah 5,28% dari target sebesar 6,80%. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan, hal ini berarti pertumbuhan balita di Tanah Bumbu juga baik.

Gambar 3.37 Persentase Balita di Timbang Tidak Naik Berat Badan Tahun 2015 – 2017

  • Persentase balita 2T

Persentase balita 2T adalah persentase balita 2 bulan berturut-turut tidak naik berat badannya. Balita yang 2 kali berturut-turut  tidak naik berat badannya harus segera dilakukan intervensi agar tidak jatuh ke Gizi Buruk. Pada tahun 2017 realisasi yang dicapai 1,22% dari target 0,95%

Gambar 3.38 Persentase Balita 2T Tahun 2015 – 2017

Ada beberapa penyebab anak sulit menambah berat badan meski sudah berusaha diberikan asupan yang cukup. Penyebab ini perlu kita cermati sehingga usaha kita memberikan nutrisi terbaik tidak sia-sia.

  1. Sakit yang tak tertangani/tak terdeteksi
  2. Anak pilih-pilih makanan
  3. Turun drastis karena diare
  4. Suasana rumah/meja makan kurang menyenangkan
  • Persentase balita BGM

Balita BGM adalah balita gizi buruk berdasarkan indikator BB/U. Balita BGM merupakan pintu gerbang menuju gizi buruk. Balita BGM terjadi dalam kurun waktu yang panjang. Sebagian besar BGM terjadi karena tidak terpantaunya pertumbuhan balita atau tidak teraturnya balita ditimbang di posyandu. Tahun 2016 persentase balita BGM di bawah target yang ditetapkan. Dan untuk tahun 2017 persentase balita BGM dengan nilai 0,78% dari target 0,95%.

Gambar 3.39 Persentase Balita BGM Tahun 2015 – 2017

  • Persentase ibu hamil anemia

Kehamilan seorang ibu harus dipersiapkan sebaik mungkin agar ibu dan janin yang dikandungnya sehat dan nantinya bayi yang dilahirkan juga sehat. Ibu hamil yang anemia dapat berdampak buruk bagi kesehatan ibu saat melahirkan dan janin yang dikandungnya. Ibu hamil yang anemia dapat menyebabkan BBLR dan kematian ibu saat melahirkan. Hal ini harus dicegah. Tahun 2016 ibu hamil sebesar 17,8%, masih lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 38%. Sedangkan tahun 2017 target sebesar 35% dan realisasi sebesar 27%.

Gambar 3.40 Persentase Ibu Hamil Anemia Tahun 2015 – 2017

Penyebab anemia yang biasa terjadi pada ibu hamil biasanya dikarenakan beberapa hal. Berikut di antara sebab-sebab seorang ibu hamil terkena anemia.

  1. Pola makan ibu hamil yang terganggu diakibatkan rasa mual yang sering terjadi selama proses kehamilan;
  2. Rendahnya cadangan zat besi pada ibu hamil diakibatkan menstruasi atau proses persalinan sebelumnya;
  3. Kebutuhan zat besi yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan janin;
  4. Asupan zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil kurang banyak.
  • Persentase Kunjungan Neonatal 1 (KN 1)

Kunjungan neonatal 1 (KN 1), merupakan kujungan kepada bayi baru lahir 6 jam pertama. Kunjungan ini penting sekali dilakukan untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi. Bayi yang baru lahir rentan sekali terhadap penyakit ataupun faktor lain pasca persalinan, untuk itu perlu sekali mendapat perhatian/ perawatan yang baik. Rendahnya KN 1 dapat berakibat kesehatan bayi dan dampaknya pada kematian bayi yang tinggi. Pada tahun 2016 capaian KN 1 sebesar 94,91%, jauh di atas target yang ditetapkan sebesar 74%. Sedangkan pada tahun 2017 ini, realisasi sebesar 80,43% dengan target 74,5%.

Gambar 3.41 Persentase Kunjungan Neonatal 1 (KN1)

Tahun 2015 – 2017

Mencapai target yang ditetapkan tetapi persentase lebih rendah dari tahun sebelumnya. Kita berharap tahun depan bisa mengalami peningkatan sehingga persentasenya juga semakin baik.

  • Persentase bumil KEK

Anak yang sehat dihasilkan dari ibu hamil yang sehat. Kesehatan ibu hamil sangat penting karena ibu hamil akan mencetak generasi penerus bangsa. Tahun 2016 kita telah berhasil menekan jumlah ibu hamil yang KEK menjadi 1,78%, jauh di bawah target yang ditetapkan, yaitu sebesar 6,1%. Sedangkan tahun 2017 realisasinya 0,61 % dari target 6,0%.

Gambar 3.42 Persentase Bumil KEK Tahun 2015 – 2017

Kepedulian ibu hamil terhadap kesehatannya masih rendah. Ini disebabkan karena faktor sosial, ekonomi dan budaya. Peran serta tenaga kesehatan harus lebih ditingkatkan lagi dan peran kader di desa juga lebih diberdayakan lagi.

  • Program Perbaikan Gizi Masyarakat
    1. Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin
    2. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
  • Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
    1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak
 

SASARAN 4

 

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Remaja

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 4

NO Indikator Target % Realisasi % Capaian Kinerja (%) Kategori
1 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 100 100 100 Sangat berhasil
  • Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 35,17% yaitu 5 puskesmas dari 14 puskesmas dengan realiasi 35,17% capaian kinerja 100%. Sedangkan pada tahun 2017 ditargetkan 42,86% dengan realisasi 100% dengan 14 Puskesmas.

Gambar 3.43 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kegiatan Kesehatan Remaja Tahun 2015 – 2017

Faktor pendukung tercapainya seluruh Puskesmas menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja yaitu diadakannya sosialisasi PKPR melalui kegiatan orientasi tenaga kesehatan, Pembiayaan kegiatan PKPR di luar gedung didukung oleh pendanaan BOK, Jumlah Puskesmas PKPR di Kabupaten Tanah Bumbu berjumlah 1 Puskesmas (PKM Karang Bintang)

  • Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  1. Kegiatan Pemberian tambahan makanan dan vitamin
    1. Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
  • Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
    1. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
  • Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
  1. Kegiatan Pelayanan kesehatan anak sekolah

SASARAN 5 Meningkatnya Promosi Kesehatan dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Kesehatan

 

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 5

NO Indikator Target % Realisasi % Capaian Kinerja (%) Kategori
1 Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I 85,7 92,36 100 Sangat berhasil
2 Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X 57,1 91,41 100 Sangat berhasil
3 Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga 51,16 48,7 95,19 Sangat berhasil
4 Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan 12,15 15,81 100 Sangat berhasil
  • Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I

Penjaringan kesehatan merupakan serangkaian kegatan pengisian kuesioner oleh peserta didik, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang oleh tenagga kesehatan bersama-sama kader kesehatan di sekolah dan guru sekolah yang bermaksud untuk memilah anak yang sehat dan anak yang tidak sehat. Tujuannya adalah meningkatkan derajat kesehatan peserta didik secara optimal, terdeteksinya secara dini masalah kesehatan, tertanganinya masalah kesehatan, dan tersedianya data/informasi untuk menilai perkembangan kesehatan peserta didik serta untuk perencanaan dan evaluasi program UKS.

Pada tahun 2016 penjaringan yang telah dilaksanakan pada siswa SD kelas 1 telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 85,7% dari 78,6% yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2017 target yang ditetapkan 85,7% dan realisasinya 92,36%.

Gambar 3.44 Persentase Puskesmas yang Melakukan Penjaringan Kesehatan Untuk Peserta Didik Kelas 1 Tahun 2015 – 2017

Faktor pendukung tercapainya realisasi kinerja antara lain tersedianya biaya operasional pelaksanaan penjaringan kesehatan yang didukung oleh dana BOK dan APBD II DPA Dinas Kesehatan TA 2017 serta adanya dukungan dari TP UKS.

  • Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X

Penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X merupakan program baru dari kesehatan, sehingga banyak puskesmas yang belum melaksanakan. Tahun 2016 puskesmas yang telah melaksanakan hanya sebesar 42,9% dari 50% yang ditetapkan. Sedangkan tahun 2017 ini Puskesmas yang melaksanakan sebesar 91,41% dari target 57,1%.

Gambar 3.45 Persentase Puskesmas yang Melakukan Penjaringan Kesehatan Untuk Peserta Didik Kelas VII dan X Tahun 2015 – 2017

Faktor pendukung : Pembiayaan operasional dibiayai dana BOK dan APBD II TA 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu serta dukungan dari TP UKS.

Faktor penghambat : Sosialisasi indikator pelaksanaan penjaringan kesehatan kelas 10 merupakan indikator yang baru, tidak seperti hal nya kelas 1 yang merupakan indikator lama.

  • Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga

Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga dengan perhitungan jumlah rumah tangga yang berPHBS dibagi jumlah seluruh rumah tangga yang ada. Pada tahun 2016 target sebesar 42,13% realisasinya sebesar 0% karena ditahun ini anggaran untuk kegiatan dihapus sehingga pelaksanaan tidak bisa berjalan. Sedangkan untuk tahun 2017 realisasi sebesar 48,7% dari target 51,16% dikarenakan anggaran untuk pemetaan PHBS tidak ada sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

  • Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan

Persentase sekolah yang mendapat promosi kesehatan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 6,18% yaitu 29 sekolah yang akan mendapat promosi kesehatan dengan realisasi sebesar 8,44%. Sedangkan untuk tahun 2017 realisasi yaitu 52 sekolah dari 329 sekolah dengan persentase 15,81% dari yang ditargetkan 12,15%.

Gambar 3.46 Persentase Sekolah yang Mendapat Promosi Kesehatan Tahun 2015 – 2017

Hal ini melebihi target yang ditetapkan karena peran aktif sekolah yang mulai sadar bahwa pentingnya kesehatan disekolah peran serta kepala sekolah, guru dan murid sekolah, dukungan lintas sektor seperti Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan dalam hal penganggaran dan kebijakan mengenai sekolah sehat, hal lain pembinaan oleh petugas kesehatan di Puskesmas cukup baik, namun tidak merata kesemua sekolah binaan puskesmas karena hanya berfokus kesekolah yang pernah ikut lomba di tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi agar bisa meningkatkan target capaian yang diinginkan.

  • Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
    1. Kegiatan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Dan Sadar Hidup Sehat
    2. Kegiatan peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
    3. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
    4. Kegiatan Saka Bhakti Husada
    5. Kegiatan Lomba-Lomba Bidang Kesehatan
 

SASARAN 6

 

Meningkatnya Kualitas Lingkungan dan Permukiman

 

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 6

NO Indikator Target % Realisasi % Capaian Kinerja (%) Kategori
1 Persentase desa yang melakukan STBM 27 72,48 100 Sangat berhasil
2 Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan 55 54,13 98,42 Sangat berhasil
3 Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan 17 20,52 100 Sangat berhasil
4 Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar 30 30 100 Sangat berhasil
5 Persentase daerah potensial yg melakasanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim 13 13 100 Sangat berhasil
6 Persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 30 20 66,67 Cukup Berhasil
7 Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas  100 100 100 Sangat berhasil
8 Persentase Sarana  Air bersih yang dilakukan pengawasan 59 51 86,44 Berhasil
9 Persentase Sarana  Air minum dan  yang dilakukan pengawasan 27 27 100 Sangat berhasil
  • Persentase desa yang melakukan STBM

Persentase desa yang melakukan STBM ditahun 2016 adalah sebesar 24% sebanyak 36 desa  yang melakukan STBM dari 149 desa yang ada realisasi sebanyak 36 desa dari 149 desa. Sedangkan pada tahun 2017 realisasi sebesar 72,48% sebanyak 108 Desa dari 149 desa yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

Gambar 3.47 Persentase Desa yang Melakukan STBM

Tahun 2015 – 2017

Hal ini disebabkan karena peran serta lintas sektor, keaktifan dan kepedulian aparatur desa terutama masyarakat tentang kesehatan lingkungan disekitar. Selain itu, pada tahun 2017 ini dilaksanakan deklarasi ODF (Stop Buang Air Besar Sembarangan) dimana mempengaruhi pencapaian target desa yang melaksanakan STBM. Peran serta kader STBM di desa yang aktif menyampaikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat akan pentingnya meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi pencapaian tersebut. Perubahan perilaku dari masyarakat sadar kesehatan lingkungan yang signifikan dan peran sanitarian puskesmas di masing-masing wilayah dengan melaksanakan pembinaan secara terus-menerus.

  • Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat Kesehatan

Persentase Tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan di tahun 2016 ditargetkan sebesar 52%  dengan 90 TTU dari 172 yang ada, realisasinya sebesar 52% capaian kinerja 100% dengan 90 TTU yang targetkan semua sudah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan. Sedangkan pada tahun 2017 ini realisasi yang dicapai adalah 54,13% dengan 249 TTU dari 460 TTU dan target persentasenya 55%.

Gambar 3.48 Persentase TTU yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Tahun 2015 – 2017

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi tempat-tempat umu menyebabkan kenaikan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan walaupun belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor lain yang mendukung tercapainya kegiatan ini terakomodir oleh APBD II, penjadwalan kegiatan pengawasan tempat-tempat umum secara berkala baik oleh Dinas Kesehatan maupun oleh Puskesmas di wilayah kerja masing-masing. Diharapkan kedepannya tenaga sanitarian lebih meningkatkan pengawasannya dan tenaga promosi kesehatan lebih rutin lagi untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan (tempat-tempat umum).

  • Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan

Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan pada tahun 2016 target sebesar 15% dari 2.020 TPM yang memenuhi syarat kesehatan adalah sebanyak 300 TPM yaitu 15% dengan capaian kinerja 100%. Dan untuk tahun 2017 ini, target yang ditetapkan sebesar 17% realisasinya 20,52% dengan 441 TPM dari total 2.149 TPM.

Gambar 3.49 Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan

Tahun 2015 – 2017

Persentase TPM yang memenuhi syarat dapat tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dikarenakan adanya pembuatan laik sehat Tempat Pengolahan Makanan jika masyarakat memiliki pengolahan makanan. Kedepannya akan dilakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap tempat pengolahan makanan baik yang telah memenuhi syarat lebih-lebih untuk tempat pengolahan makanan yang belum memenuhi syarat kesehatan.

  • Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar

Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar pada tahun 2016 target sebesar 20% realisasinya sebesar 20% dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan untuk tahun 2017 target 30% dan realisasinya 30%.

Gambar 3.50 Persentase RS yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar Tahun 2015 – 2017

Hal ini tentunya sudah sangat baik dan diharapkan kedepannya akan terus ditingkatkan lagi laporan Rumah Sakit tentang pemeriksaan dan infeksi limbah medis cair dan padat ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.

  • Persentase daerah potensial yg melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim

Daerah potensial yg melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim. Pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 10% yaitu 15 desa yang rawan bencana dari 149 desa seluruhnya sedangkan realisasinya adalah sebesar 10% atau 15 desa yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim dengan capaian kinerja sebesar 100% ditahun 2016. Sedangkan pada tahun 2017 ini, target 13% yaitu 20 desa dan realisasinya 13% dengan 20 desa dari total 149 desa.

Gambar 3.51 Persentase Daerah Potensial yang Melaksanakan Strategi Adaptasi Dampak Kesehatan Akibat Perubahan Iklim

Tahun 2015 – 2017

  • Persentase Kab/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat pada tahun 2016 target 20% yaitu 2 dari 10 kecamatan yang ditargetkan realisasinya sebesar 20% atau 2 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada dengan capaian kinerja 100% yang sudah melaksakan 2 Kecamatan yaitu Simpang Empat dan Angsana. Tahun 2017 realisasi 20% yaitu 2 dari 10 Kecamatan sementara target yang ditentukan adalah 30%.

Gambar 3.52 Persentase Kab/Kota yang Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat Tahun 2015 – 2017

Pada tahun 2017 ini Kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat tidak mengalami peningkatan dikarenakan kurangnya dukungan dari lintas sektor untuk mewujudkan Kecamatan dengan tatanan kawasan sehat tersebut. Diharapkan kedepan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung tercapainya target yang ditetapkan.

  • Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas

Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas  ditahun 2016 ditargetkan sebesar 100% atau 14 puskesmas dengan realisasinya sebesar 100% dengan capaian kinerjanya 100%. Begitu juga untuk tahun 2017, target yang ditetapkan 100% yaitu 14 Puskesmas dan realisasinya juga 100% (14 Puskesmas). Hal ini tidak terlepas dari pembinaan terus menerus secara berkala ke puskesmas tentang program Pengembangan Lingkungan Sehat serta peran aktif petugas kesling (sanitarian) yang ada untuk melakukan pembinaan penyehatan lingkungan ke puskesmas.

  • Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan

Persentase Sarana Air bersih yang dilakukan pengawasan pada tahun 2016 realisasinya sebesar 39% yaitu 18.088 akses yang telah dilakukan pengawasan dari total seluruh akses sebesar 46.221 akses sarana air besih. Target 39% dengan capaian kinerja sebesar 100%. Sedangkan tahun 2017 target 59% dan realisasi 51%.

Gambar 3.53 Persentase Sarana Air Bersih Yang Dilakukan Pengawasan Tahun 2015 – 2017

Hal ini tidak terlepas dari Infeksi Sanitasi oleh Sanitarian Puskesmas dan hasil laporan bulanan yang di laporkan setiap bulannya ke Dinas Kesehatan sehingga pencapaian Akses Sarana Air Bersih yang dilakukan pengawasan bisa berjalan maksimal.

  • Persentase Sarana Air minum yang dilakukan pengawasan

Persentase Sarana  Air minum yang dilakukan pengawasan pada tahun 2016 ditargetkan sebesar 24% dengan realisasi sebesar 24% dengan capaian kinerja 100% yaitu dari 275 sarana Air Minum ada 65 yang telah dilakukan pengawasan. Tahun 2017 realisasi 27% dari target 27%.

Gambar 3.54 Persentase Sarana Air Minum Yang Dilakukan Pengawasan Tahun 2015 – 2017

Pengawasan dan pembinaan ke penjual DAM dan pembuatan Laik Sehat bagi pemilik Depat Air Minum sudah sangat maksimal dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

  • Program Lingkungan bersih dan Sehat
  1. Kegiatan Pengembangan Lingkungan : Pemeriksaan Air PDAM, Pemeriksaan Air SGL, Pemeriksaan Air Pamsimas, Pemeriksaan Air TTU.
  2. Kegiatan Penyuluhan Lingkungan Sehat : Jumlah Rumah Tangga/Desa yang Mendapat Penyuluhan Kasus Penyakit Menular Berbasis Lingkungan
  3. Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman : Jumlah Desa yang Mendapat Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman.

 

SASARAN 7

 

Terlayaninya Masyarakat yang mendapatkan Pembiayaan Kesehatan Secara Menyeluruh.

 

Tabel 3.10

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 7

NO Indikator Target % Realisasi % Capaian Kinerja (%) Kategori
1 Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100 100 100 Sangat Berhasil
  • Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin /Kurang Mampu

Persentase Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin /Kurang Mampu pada tahun 2016 ditargetkan 100% dengan realisasi 100%. Begitu juga pada tahun 2017 ini, ditargetkan 100% dan realisasi 100%. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Bumbu diberikan secara merata kepada masyarakat. Karena setiap warga Kabupaten Tanah Bumbu yang berobat menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) dan bersedia ditempatkan dikelas 3 jika mendapatkan rawat inap maka semua biaya akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Selain pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan ke RSUD dr. H. Andi Andurrahman Noor, pelayanan kesehatan rujukan ke luar daerah (RS yang berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu) juga akan ditanggung oleh daerah. Jumlah kunjungan pada tahun 2017 Masyarakat Miskin/Kurang Mampu sebanyak 123.050 jiwa.

  • Program Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
  1. Kegiatan Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan dengan kegiatan ini maka terlayaninya Pasien Rujukan.
  2. Kegiatan Kemitraan Pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu dengan kegiatan ini adalah Persentase Pasien Kurang Mampu yang Mendapatkan Pengobatan.

 

SASARAN 8

 

Pengawasan keamanan  terhadap kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 8

NO Indikator Target % Realisasi % Capaian Kinerja (%) Kategori
1 Persentase Apotek dan Toko Obat yang memiliki nomor Registrasi 75,58 75,58 100 Sangat Berhasil
2 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi 47,06 47,06 100 Sangat Berhasil

  • Persentase Apotek dan Toko Obat yang memiliki nomor Registrasi

Persentase Apotek dan Toko Obat yang memiliki nomor Registrasi target 42,86% realisasinya sebanyak 42,86% yaitu sebanyak 102 Apotek dan Toko Obat dari 238 Toko Obat yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. dengan. Pada Tahun 2014  dari 80% target yang ditetapkan terealisai hanya 65% sedangkan pada tahun 2016 ini realisasi sudah mencapai (100%) dari (100%) target yang ditetapkan. Tahun 2017 target yang ditentukan 75,58% realisasinya 100%.

Gambar 3.55 Persentase Apotek dan Toko Obat yang Memiliki Nomor Registrasi Tahun 2015 – 2017

  • Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi

Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi yang memiliki nomer registrasi target 42,86% realisasinya sebanyak 42,86% yaitu sebanyak 102 PIRT dari 238 PIRT yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. dengan. Pada Tahun 2014  dari 80% target yang ditetapkan terealisai hanya 65% sedangkan pada tahun 2016 ini realisasi sudah mencapai (100%) dari (100%) target yang ditetapkan. Dan untuk tahun 2017 realisasi sebesar 100% dari target 47,06%.

Gambar 3.56 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang Memiliki Nomor Registrasi Tahun 2015 – 2017

Untuk dalam menjaga kestabilan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan maka kami akan lebih meoptimalkan pelayanan pengawasan perlu adanya Laboratorium  Kesehatan yang khusus untuk semua yang bberhubungan dengan kesehatan makanan serta Laboratorium lainnya karena tuntutan fenomena semakin menjamurnya restoran, warung-warung makan, serta industri makanan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu.

  • Program Pengawasan Obat dan Makanan
  1. Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya kegiatan ini adalah Sosialisasi Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
  • Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
    1. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan : Belanja obat-obatan, belanja bahan kimia dan pertemuan perencananan obat Puskesmas
    2. Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan : pencetakan kartu stok obat, pertemuan pengelolaan obat dan penditribusian obat ke Puskesmas.
    3. Kegiatan peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan : Pertemuan penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar.

  1. Realisasi Anggaran
No. Program/Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran      
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 135,600,000.00 84,611,341.00 62.40%
3 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 1,212,135,000.00 1,036,479,263.00 85.51%
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 167,500,000.00 147,445,700.00 88.03%
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2,085,710,000.00 980,902,000.00 47.03%
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 6,700,000.00 6,100,000.00 91.04%
7 Penyediaan alat tulis kantor 80,525,300.00 79,287,300.00 98.46%
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21,058,750.00 20,372,750.00 96.74%
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 0.00 0.00 0.00%
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 4,800,000.00 3,345,000.00 69.69%
11 Penyediaan makanan dan minuman 55,500,000.00 55,484,000.00 99.97%
12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 140,550,000.00 87,612,330.00 62.34%
13 Penyediaan jasa tenaga Non PNS 11,496,945,000.00 10,137,472,830.00 88.18%
14 Rapat – Rapat Koordinasi Dalam Daerah *) 474,600,000.00 468,450,000.00 98.70%
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur      
16 Pembangunan rumah dinas 9,962,550.00 0.00 0.00%
17 Pembangunan gedung kantor 994,924,000.00 789,140,000.00 79.32%
18 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 436,490,000.00 411,650,000.00 94.31%
19 Pengadaan peralatan gedung kantor 500,177,000.00 456,347,194.00 91.24%
20 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 524,552,000.00 493,321,000.00 94.05%
21 Program Peningkatan Disiplin Aparatur      
22 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 283,340,050.00 283,340,050.00 100.00%
23 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur      
24 Pendidikan dan pelatihan formal 21,500,000.00 19,447,500.00 90.45%
25 Penilaian Jabatan  Fungsional*) 12,900,000.00 12,900,000.00 100.00%
26 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan      
27 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 7,319,797,042.00 6,851,504,316.00 93.60%
28 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan 14,200,000.00 14,200,000.00 100.00%
29 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 5,950,000.00 5,825,000.00 97.90%
30 Program Upaya Kesehatan Masyarakat      
31 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 129,920,000.00 129,000,000.00 99.29%
32 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,894,000.00 18,994,000.00 90.91%
33 Bantuan Operasional Kesehatan*) 7,437,329,888.00 7,214,669,618.00 97.01%
34 Screening / Deteksi dini penyakit tidak menular 157,000,000.00 90,000,000.00 57.32%
35 Peningkatan komunitas edukasi dan informasi (KIE) penyakit tidak menular 18,110,000.00 17,010,000.00 93.93%
36 Program Pengawasan Obat dan Makanan      
37 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya 10,800,000.00 10,050,000.00 93.06%
38 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat      
39 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 136,825,000.00 123,595,000.00 90.33%
40 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 75,714,000.00 56,354,000.00 74.43%
41 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan 28,187,500.00 24,377,500.00 86.48%
42 Pengembangan kapasitas petugas dan kader untuk menurunkan Angka kematian ibu, bayi dan anak 86,300,000.00 75,930,000.00 87.98%
43 Pengembangan dan Penyelenggaraan Desa Siaga *) 14,594,250.00 12,625,000.00 86.51%
44 Saka Bhakti Husada *) 498,040,000.00 390,317,252.00 78.37%
45 Lomba – lomba bidang kesehatan *) 174,270,000.00 161,570,000.00 92.71%
46 Program Perbaikan Gizi Masyarakat      
47 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 40,500,000.00 31,200,000.00 77.04%
48 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 3,000,000.00 0.00 0.00%
49 Program Pengembangan Lingkungan Sehat      
50 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 53,540,000.00 47,687,400.00 89.07%
51 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 20,760,000.00 20,160,000.00 97.11%
52 Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *) 107,260,000.00 106,610,000.00 99.39%
53 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular      
54 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 59,010,000.00 8,518,000.00 14.43%
55 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 0.00 0.00 0.00%
56 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak 0.00 0.00 0.00%
57 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 10,625,000.00 10,475,000.00 98.59%
58 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik malaria 38,300,000.00 37,100,000.00 96.87%
59 Peningkatan imuniasasi 88,730,000.00 85,930,000.00 96.84%
60 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 36,310,000.00 23,260,000.00 64.06%
61 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit memular TB paru *) 104,720,000.00 104,720,000.00 100.00%
62 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik filaria 7,800,000.00 7,800,000.00 100.00%
63 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan      
64 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*) 115,360,000.00 92,268,115.00 79.98%
65 Akreditasi dan Registrasi Tenaga dan Sarana Pelayanan Kesehatan 809,840,000.00 773,670,000.00 95.53%
66 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan*) 298,800,000.00 297,760,000.00 99.65%
67 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin      
68 Pelayanan sunatan masal 135,750,000.00 97,246,000.00 71.64%
69 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya      
70 Pembangunan puskesmas 18,255,097,100.00 14,723,162,700.00 80.65%
71 Pembangunan puskesmas pembantu 17,875,000.00 17,600,000.00 98.46%
72 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 2,239,807,781.00 2,153,599,352.00 96.15%
73 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 445,800,000.00 300,319,950.00 67.37%
74 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas 177,860,000.00 177,860,000.00 100.00%
75 Pembangunan IPAL Puskesmas *) 1,302,600,000.00 5,500,000.00 0.42%
76 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata      
77 Pembangunan rumah sakit 757,898,000.00 446,038,000.00 58.85%
78 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan      
79 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 133,400,000.00 110,071,000.00 82.51%
80 Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 1,803,280,000.00 1,239,996,100.00 68.76%
81 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu 42,631,501,682.00 42,427,270,011.00 99.52%
82 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Lasung*) 321,682,530.00 271,725,922.00 84.47%
83 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Teluk Kepayang*) 200,860,900.00 150,914,209.00 75.13%
84 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Pagatan*) 1,003,180,000.00 876,463,716.00 87.37%
85 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Mantewe*) 661,542,000.00 558,256,498.00 84.39%
86 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Satui*) 1,103,343,950.00 990,070,372.00 89.73%
87 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Darul Azhar*) 356,025,037.00 320,242,718.00 89.95%
88 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Sebamban I*) 744,739,825.00 617,829,991.00 82.96%
89 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Giri Mulya*) 338,400,000.00 310,832,358.00 91.85%
90 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Pulau Tanjung*) 109,175,500.00 103,750,440.00 95.03%
91 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Sebamban II*) 692,406,400.00 532,387,486.00 76.89%
92 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Batulicin*) 653,760,520.00 560,314,308.00 85.71%
93 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Batulicin I*) 312,113,820.00 303,695,627.00 97.30%
94 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Karang Bintang*) 399,744,100.00 339,918,872.00 85.03%
95 Pelayanan Kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) PKM Simpang Empat*) 908,283,117.00 889,007,722.00 97.88%
96 Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan      
97 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 8,320,000.00 6,070,000.00 72.96%
98 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga 4,500,000.00 2,820,000.00 62.67%
99 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak      
100 Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1,001,950,000.00 874,050,000.00 87.23%
101 Peningkatan kapasitas bidan*) 268,000,000.00 219,000,000.00 81.72%
102 Pelayanan kesehatan ibu dan anak*) 59,816,500.00 31,620,500.00 52.86%
103 Jaminan Persalinan*) 4,012,488,940.00 1,723,540,052.00 42.95%
104 Pelayanan kesehatan anak sekolah 62,850,000.00 20,550,000.00 32.70%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, 2017

BAB IV

PENUTUP

 

  1. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu telah memperlihatkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya. Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program kerja anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

  1. Pencapaian kinerja dari masing-masing indikator secara umum menunjukkan kinerja yang baik.
  2. Dari 61 indikator sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja dari indikator sasaran tersebut sebanyak 54 indikator termasuk dalam kategori sangat berhasil, dalam kategori cukup berhasil sebanyak 4 indikator dan indikator yang masuk kategori kurang berhasil sebanyak 3 indikator.
  3. Hambatan yang ditemukan dalam pencapaian sasaran antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya dalam manajemen program/kegiatan, baik dalam hal Perencanaan dan Penganggaran (Planning and Budgeting),  pencatatan/pelaporan, monitoring dan evaluasi, maupun dalam pelaksanaan program dankegiatan, padahal beberapa indikator sasaran yang harus dipenuhi dari kegiatan yang tidak terlaksana tersebut.
  4. Masih kurangnya koordinasi lintas program, lintas sektoral dalam pemberdayaan masyarakat.

  1. SARAN

Berdasarkan hasil analisa dari capaian kinerja, selanjutnya dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain :

  1. Meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih efektif dan efisien dalam pencapaian program kerja untuk meningkatkan pencapaian realisasi kinerja dan anggaran.
  2. Peningkatan peran serta sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan.
  3. Peningkatan sumber daya kesehatan melalui pendidikan, pelatihan baik bagi tenaga yang ada di Dinas Kesehatan dan UPTD nya, dan pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program di Puskesmas.
  4. Diharapkan tahun–tahun berikutnya efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan sebaiknya menjadi perhatian bersama sehingga dalam penganggaran dapat dilaksanakan lebih proporsional.
  5. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANAH BUMBU,

Dr. H. M. DAMRAH, Sos., M. Si

NIP. 19690101 199101 1 006

 

 

LAMPIRAN

 

 

 

 

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS KESEHATAN

TAHUN : 2017

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Capaian
Uraian Target
1 2 3 4 5
1 Meningkatnya mutu dan pemerataan sumber daya manusia, sarana dan prasarana kesehatan 1 Rasio Dokter per Satuan Penduduk (Per 1000) 0.22 0.21
2 Rasio Posyandu Persatuan Satuan Balita (per 1000) 4.99 8.1
3 Persentase  Strata Desa Siaga aktif Mandiri & Purnama (%) 32.09 13.42
4 Persentase Posyandu Mandiri & Purnama (%) 47.64 47.96
2 Meningkatnya pelayanan kesehatan keluarga  dan kesehatan ibu dan anak 5 Persentase puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil 100 100
6 Persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K 100 100
7 Persentase pelayanan ibu hamil mendapatkan antenatal minimal 4 kali 64 72.28
8 Prevalensi AKI per 100.000 kelahiran hidup 101 79.25
9 Prevalensi AKN per 1000 kelahiran hidup 7 4.2
10 Persentase AKB per 1000 kelahiran hidup 9.7 6.18
11 Persentase AKBa per 1000 kelahiran hidup 10.5 1.3
12 Persentase KB aktif 100 44.19
13 Menurunnya angka  kesakitan malaria (API) /1000 penduduk 0.60 0.60
14 Menurunnya kesakitan filaria (MF Rate)

< 1%

<1 0.9
15 Insiden Rate DBD/100.000 penduduk 60.11 15.51
16 Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat 80 80
17 Keberhasilan pengobatan TB BTA + (Sukses Rate) 84 84
18 Persentase kaus HIV yg diobati 35 61.5
19 Persentase puskesmas melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana pnemonia melalui program MTBS 100 100
20 Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu 21.43 21.43
21 Persentase kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok di sekolah 10.13 10.76
22 Persentase desa yang melaksanakan pelayanan Posbindu PTM 20.13 69.13
23 Persentase perempuan 30-50 tahun yg dideteksi kanker servik dan payudara 15 85.87
24 Persentase anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap 88 94
25 Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon 86 86
26 Persentase persalinan difasiltas kesehatan 60 70.6
27 Persentase desa yang memiliki posyandu lansia 65 83.89
3 Meningkatnya status gizi masyarakat 28 Persentase D/S Balita 57 62.16
29 Persentasi Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan 100 100
30 Persentase Balita < 6 bulan Mendapat ASI Eksklusif 48.24 35.1
31 Persentase Rumah Tangga yang mengkosumsi garam beryodium 94 99.8
32 Persentase Anak Balita dapat Vit. A ( Proyeksi) 75 75
33 Persentase Bumil dapat TTD minimal 90 tablet 68 71.4
34 Persentase ibu nifas mendapatkan vit A 69 72
35 Persentase bayi baru lahir mendapat IMD 25 72.5
36 Persentase Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) 2.50 2.72
37 Persentase balita yang mempunyai buku KIA 78.0 72.9
38 Persentase balita ditimbang naik BB nya 84.0 80
39 Persentase balita ditimbang tidak naik BB nya 6.80 5.28
40 Persentase balita 2T 0.95 1.22
41 Persentase balita BGM 0.95 0.78
42 Persentase ibu hamil anemia 35 27
43 Persentase Kunjungan Neonatal 1 ( KN 1) 74.5 80.43
44 Persentase bumil KEK 6.0 6.1
3 Meningkatnya pelayanan kesehatan remaja 45 Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja 42.86

 

100
4 Meningkatnya promosi kesehatan dan upaya kesehatan bersumberdaya kesehatan 46 Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I 85.7 92.36
47 Persentase puskesmas yang melakukan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X 57.1 91.41
48 Persentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan 12.15 48.7
49 Persentase PHBS di Tatanan Rumah Tangga 51.16 15.81
5 Meningkatnya kualitas lingkungan dan pemukiman 50 Persentase desa yang melakukan STBM 27 72.48
51 Persentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang memenuhi             syarat kesehatan 55 54.13
52 Persentase Tempat Pengolahan Makanan(TPM) yang memenuhi Syarat Kesehatan 17 20.52
53 Persentase RS yang melakukan pengelolaan Limbah medis sesuai Standar Kesehatan 30 30
54 Persentase Presentase daerah potensial yg melakas strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim 13 13
55 Persentase Kab/Kota yg menyelenggarakan tatanan kawasan sehat 30 20
56 Frekuensi pembinaan penyehatan lingkungan ke Puskesmas 100 100
57 Persentase Sarana  Air bersih yang dilakukan pengawasan 59 46
58 Persentase Sarana  Air minum dan  yang dilakukan pengawasan 27 27
6 Terlayaninya masyarakat yang mendapatkan pembiayaan kesehatan secara menyeluruh 59 Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin 100 100
7 Pengawasan keamanan  terhadap kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi alat kesehatan dan Makanan 60 Persentase Apotek dan Toko Obat yang memiliki registrasi 75.58 75.58
61 Persentase Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang memiliki nomor Registrasi 47.06 47.06

KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANAH BUMBU,

Dr. H. M. DAMRAH, Sos., M. Si

NIP. 19690101 199101 1 006

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *