WARTA DINKES – Rabu pagi (14/02), Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Irmansyah, SpKJ, membuka secara resmi pertemuan Koordinasi Riset Implementasi Program Keluarga Sehat dengan Pendekatan Keluarga 2018 Tanah Bumbu.
Mengawali sambutannya pada acara tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Irmansyah, SpKJ mengaku bangga karena pelaksanaan Riskesdas 2018 berbeda dengan pelaksanaan Riskesdas pada tahun-tahun sebelumnya. Secara khusus mengapresiasi pelaksanaan Riskesdas 2018 yang akan dilaksanakan secara terintegrasi dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.
”Kita harus melakukan revolusi data, agar bisa lebih kita manfaatkan dalam pengambilan keputusan dalam (melakukan) intervensi”, tutur Menkes.
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Dr. dr. Irmansyah, SpKJ menyatakan bahwa hal ini merupakan momentum yang sangat penting sebagai upaya mendukung kebijakan ”one data” dari Presiden Jokowi. Sehingga diharapkan analisis hasil dapat dilakukan lebih komprehensif dan dapat mengungkap faktor-faktor di luar kesehatan yang berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan kesehatan.
”Nanti (integrasi Riskesdas) dengan Susenas kita akan (bisa) melihat korelasi kesehatan dengan sosial ekonomi. Kami kesehatan juga tidak apa-apa pak, bila seandainya sosial ekonomi tidak baik di sini. Dan banyak juga masalah pada determinan yang lain yg mempengaruhi kesehatan, sehingga bisa dipikirkan solusi yang lebih holistik”, ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu H. M. Damrah, S. Sos.,M.Si, mengatakan bahwa Menyepakati pemilihan lokus untuk Riset Implementasi PIS-PK, akan dilakukan di Puskesmas Giri Mulya Kecamatan Kuranji Desa Ringkit. Dan kepala puskesmas sudah bersedia menjadi lokus pelaksanaan Riset Implementasi PIS-PK.
Pendanaan untuk pelaksanaan pendataan sudah di alokasikan oleh puskesmas dari BOK, dan dana Kapitasi.
Perlunya koordinasi dan komunikasi antara Bapelkes, Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan, Dinkes Kabupaten Tanah Bumbu, Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu dan Puskesmas Giri Mulya, terkait dengan pelaksanaan pelatihan PIS-PK. Pelaksanaan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2018 di Bapelkes Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan dana APBD yang akan dilanjutkan dengan pelatihan Manajemen Puskesmas pada bulan Maret 2018 dengan menggunakan dana Dekonsentrasi. Adapun rencana yang akan dilatih adalah peneliti dari Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu, Kepala Puskesmas Giri Mulya dan Staff Puskesmas. Untuk pelatihan peneliti akan dibantu juga oleh Dinkes Provinsi Kalimantan Selatan dengan dana APBD yang ada.
Pemerintah Kabupaten sudah menyiapkan dana untuk kesehatan dan dapat digunakan untuk pelaksanaan program-program di bidang kesehatan dan PIS-PK termasuk didalamnya. Dinkes Kabupaten akan memastikan hal tersebut.
Pembahasan dan penyusunan dokumen kerjasama dilakukan sesegera mungkin oleh Dinkes Kabupaten Tanah Bumbu. Dan berkoordinasi dengan Badan Litbangkes juga Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu. Untuk saat ini dokumen kerjasama sudah dilaksanakan pembahasan, dan akan segera diserahkan ke Sekretaris daerah untuk disampaikan ke Bupati Tanah Bumbu dan tetap akan dipantau hingga selesai dibuat dokumen kerjasama. Sedangkan pelaksanaan penandatanganan dokumen kerjasama akan dilaksanakan bersamaan dengan sosialisasi di tingkat Kabupaten pada 7 April 2018 bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Tanah Bumbu.
Setelah pelaksanaan pelatihan, Puskesmas akan segera melaksanakan kegiatan dansosialisasi PIS-PK dan juga On The Job Training di tingkat Puskesmas berkenaan dengan pelaksanaan PIS-PK.
Peneliti akan melakukan pendampingan analisis dan implementasi lanjutan untuk intervensi dan penyusunan prioritas dari hasil pendataan PIS-PK.
. Kegiatan Rakornis Tingkat Pusat diadakan dari 14 februari 2018. Selain sebagai media sosialisasi Riskesdas 2018, pertemuan membahas persiapan yang harus dilakukan di tingkat provinsi dalam menyukseskan pelaksanaan Riskesdas, antara lain persiapan Rakornis tingkat provinsi, penyiapan tim pengumpul data (enumerator) dan persiapan pengumpulan data.
Rakornis Tingkat Pusat dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala BPS Provinsi, Kepala Satuan Kerja Badan Litbangkes dan Dinas Kesehatan Kabupaten pemangku kepentingan terkait.