PIMPIN APEL KEPALA DINAS KESEHATAN SAMPAIKAN KODE ETIK PEGAWAI NEGRI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

apel selasa korpriWARTA DINKES(17/04). – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Dr. H. Damrah, S.Sos., M.Si. memimpin apel pagi selasa, dalam sambutan Kadinkes menyampaikan peningkatan disiplin, profesionalitas kerja dan loyalitas ASN, dan juga kode etik pegawai negeri sipil di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam sambutan kadinkes menekankan kode etik ini harus di patuhi yaitu

  1. Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian;
  2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
  3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup dan secara terbuka;
  4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada Pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya Pejabat Struktural Eselon IV.
  5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik, berupa :
  7. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan
  8. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang
  9. Sanksi hukuman disiplin tingkat beratapel selasa korpri 2

Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu

  1. Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga melanggar kode etik, Komite Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
  2. Pemeriksaan Komite Kode Etik terhadap PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan secara tertutup.
  3. Pemeriksaan Komite Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Komite Kode Etik.
  4. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Komite Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya.
  5. Dalam melakukan peeriksaan laporan dan/atau pengaduan terhadap PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga melanggar kode etik :
  6. Anggota Komite Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam sidang Komite Kode Etik.
  7. Sekretaris Komite Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Komite Kode Etik.
  8. Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia.
  9. Komite Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang disangka melanggar kode etik.
  10. Komite Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang disangka melanggar kode etik.
  11. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
  12. Keputusan Komite Kode Etik bersifat final.
  13. Komite Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Komite Kode Etik kepada :
  14. PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik
  15. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang diduga melanggar kode etik
  16. Jabatan dan pangkat Komite Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang diperiksa.
  17. Komite kode etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu yang melakukan pelanggaran kode etik.
  18. Keputusan pemeriksaan sidang Komite Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Komite Kode Etik.
  19. Keputusan Komite Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. (AK)apel selasa korpri 3

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *