Workshop Tentang Kebijakan Keselamatan Pasien Menuju Akreditasi Puskesmas Tahun 2017

BATULICIN – Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) atau Puskesmas serta menyiapkan prasyarat menuju Akreditas Puskesmas tahun 2017, Dinas Kesehatan Tanah Bumbu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan WORKSHOP KESELAMATAN PASIEN selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 12-13 Juli 2017.

Kegiatan berlangsung di Hotel Hilmar Batulicin dengan menghadirkan pemateri dari Dinas Kesehatan Propinsi Kalimantan Selatan. Peserta berasal dari empat Puskesmas yang terjadwal melaksanakan proses akreditasi puskesmas tahun 2017 yaitu Puskesmas Satui, Puskesmas Sebamban II, Puskesmas Lasung dan Puskesmas Simpang Empat.

Workshop Keselamatan Pasien ini antara lain berisi materi tentang pemahaman peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan keselamatan pasien yang menjadi acuan untuk diterapkan di puskesmas agar dapat terstandar secara nasional. Diharapkan dengan adanya workshop ini, Puskesmas tidak hanya mampu menuangkan dalam bentuk kebijakan tetapi juga mampu untuk mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di Puskesmas dalam menangani pasien.

Untuk diketahui Dinas Kesehatan Tanah Bumbu pada tahun 2016 telah memfasilitasi dan pendampingan akreditasi terhadap 2 (dua) Puskesmas yang telah di survey oleh Tim Akreditasi Pemerintah Pusat yaitu Puskesmas Pagatan dan Puskesmas Batulicin. Pada tahun 2017 ini Dinas Kesehatan kembali menargetkan 4 (empat) puskesmas untuk di akreditasi yaitu mereka yang diundang dalam workshop kali ini.

Kepala Dinas Kesehatan melalui Kasi Pelayanan Kesehatan Primer, H. Mahfuddin, SKM mengharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan workshop semacam ini, Puskesmas yang akan dilakukan penilaian akreditasi lebih mampu mempersiapkan diri untuk melengkapi elemen yang akan menjadi penilaian akreditasi. Tidak hanya dalam hal kelengkapan dokumen berupa SK Kepala Puskesmas maupun standard operasional procedure (SOP), tetapi yang utama harus mampu dilaksanakan secara berkesinambungan dalam praktek pelayanan kepada masyarakat. (mr)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *